Ø
Dewi Haryanti (21212949)
Ø
Pradita Puji Andina
(25212684)
Ø
Santy Anggraeni (26212830)
Ø
Tiara Angelica (27212368)
BENTUK-BENTUK
BADAN USAHA
PERUSAHAAN PERSEORANGAN
Perusahaan perseorangan merupakan
perusahaan dimana tempat kegiatan usaha, modal, manajemennya ditangani oleh
satu orang, dan orang tersebut adalah pemilik modal dan pemimpin perusahaan.
Tanggung jawab perusahaan perorangan
adalah tidak terbatas. Artinya bahwa orang tersebut (pemilik) bertanggung jawab
terhadap kewajiban atau utang-utangnya dengan mengorbankan modal yang
dimasalahkannya kedalam perusahaan tersebut dan dengan seluruh hartanya
kekayaan milik pribadinya.
Ciri-ciri
perusahaan perseorangan :
a.
Dimiliki
oleh perorangan
b.
Pengelolaan
terbatas atau sederhana
c.
Modal
tidak terlalu besar
d. Kelangsungan hidup usaha bergantung pada
pemilik perusahhan.
Kebaikan
perusahaan perseorangan :
a.
Dapat
dengan mudah dimulai;
b.
Merupakan
oganisasi sederhana, sehingga biaya organisasinya pun rendah;
c.
Pemilik
mempunyai kebebasan dalam mengelolah perusahhan;
d.
Perangsang
laba kuat, yang mempunyai arti bahwa pemilik berhak atas seluruh laba perusahaan, sehingga menumbuhkan gairah
untuk memajukan perusahaan
Keburukan
atau kekurangan perusahaan perseorangan :
a.
Besar
perusahaan terbatas, karena daya kemampuan pemilik perusahaan terbatas;
b.
Keterbatasan
tenaga kerja;
c.
Kemampuan
manajemen terbatas
d.
Kelangsungan
hidup perusahaan atau kontinuitas perusahaan tidak terjamin,karena hanya
tergantung pada pemilik.
e. Kebutuhan modal yang dapat di penuhi
pemilik perusahaan relatif kecil
Di
dalam pengelolaan perusahaanperseorangan, hampir keseluruhan langsung ditangani
sendiri oleh pemiliknya atau kelurga sendiri. Jika perusahaan perseorangan
berkembang menjadi besar, maka kegiatan manajemen baru akan terlihat lebih teratur,
pemiliktidak lagi mengelola secara langsung. Melainkan akan duduk sebagai
seseoarang komisaris (pengawasa), sedangkan untuk menjalankan usaha diserahkan
kepada orang lain, atau manajer yang bisa berkerja lebih profesional.
FIRMA
Firma
adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga lasung memimpin
perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah suatu poersekutuan untuk menjalankan
perusahaan dengan memekai suatu nama untuk kepentingan bersama. Dalam
persekutuan firma, semua pemilik ikut men jalankan kegiatan usaha.
Modal
firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam
kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setia anggota di tetepkan
berdasarkan kesepakatan bersama. Seseorang yang mempunyai keahlian tertentu
yang sangat menunjang keberhasilan firma, dapat diterima sebagai anggota
pemilik tanpa menyetor sejumlahmodal. Keahlian tersebutdihargai setara dengan
bagian modal yang semestianya disetorkan.
Setiap
pemilik firma bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang perusahaan.
Sementara itu, pembagian laba biasanya didasarkan pada jumlah modal yang
disetorkan. Kriteria lain, seperti keahlian dan pengalaman
maasing-masinganggota dapat juga dipakai sebagai dasar pertimbangan lainnya.
Pada prinsipnya, setiap anggota berhak mepimin perusahaan . namun demikian,
lepentian perusahaan, biasanya dipilih salah satu di antara anggota memjadi
pemimpin utama.
Dalam
menjalankan usaha, ada dua macam anggota firma, yaitu sebagai berikut:
1)
Anggota
yang mendapat usaha bertindak atas nama perusahaan.
2) Anggota yang tidak menerima kuasa untuk
bertindak atas nama perusahaan.
Maksud
atas pembagian anggota seperti di atas adalah untuk menghindarkan terjadian
tindakan yang merugikan bagi perusahaan.
Kebaikan
dan kelemahan persekutuan firma sebagai berikut:
1) Kebaikan
firma
a.
Kelangsungan
hidup perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada suatu orang
pemilik
b.
Untuk
memeperoleh kredit lebih mudah karena dalam perusahaan lebih banyak orang yang
bertanggung jawab.
c.
Modal
dapat terpenuhi dab bisa menjadi lebih besar daripada perusahhan perseorangan.
d.
Adanya
kerja sama dari pihak pemilik.
e.
Langkah
atau tindakkan lebih rasional karena perusahhan dikelolah lebih dari satu
orang.
2) Kelemahan
firma
a.
Tangguing
jawab pemilik tidak terbatas.
b.
Dapat terjadi
perselisihaan antarsuku sehingga tidak jarang sampai berakibat perusahaan bubar
c.
Modal
susah diambil walau sekutu mengundurkan diri
d. Risiko perusahaan untuk bubar sangat besar.
PERSEROAN KOMANDITER
Peseroan
komanditer adalah bentuk badan yang dirikan dan dimiliki oleh dua orang atau
lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan tingkat keterlibatan yang
berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV bersedia mempimpin, mengelola perusahaan
serta bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Pihak lainnya dalam CV
hanya bersedia menaruh modal dalam usaha, tetapi tidak bersedia mempimpin
perusahaan , hanya bertanggung jawab atas uatang-utang perusahaan sebesar modal
yang disertakan. Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya ada dua kelompok
pemilik suatu perusahaan komanditer
1.
Kelompok
pertama , yaitu mereka yang menanamkan sejumlah modal dan bertindak selaku
pengelola perusahaan. Mereka ini disebut sebagai sekutu komanditer.
2.
Kelompok
kedua yaitu mereka hanya mengikutsertakan sejumlah modal tetapi tidak ikut
mengelola perusahhan mereka ini dinamakan sekutu komanditer (sekutu pasif)
Segala sesuatu mengenai perusahaan seperti
tata cara pembagian keuntungan peneriamaan sekutu baru, pengunduran diri selaku
sekutu, tahun buku, dan lain sebagainya disepakati dan diatur bersama secara
tertulis antara sekutu-sekutu. Perseroan komanditer memiliki keuntungan dan
kelemahan sebagaimana bentuk perusahaan lain.
Keuntungan-keuntungan
perseoran komanditer, yaitu sebagai berikut:
1.
Relatif
mudah mendirikannya
2.
Terdapat
kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar
3.
Memungkinkan
diadakan spesialisasi dalam pengolaan
4. Pemilik termotovasi untuk bekerja keras
Kelemahaan-kelemahan
perseoran komanditer, yaitu sebagi
berikut:
1.
Sebagian
sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas atas utang-utang perusahaan
2.
Sering
terjadi perbedaan pendapat antara sekutu-sekutu
3.
Relatif
sulit untuk mengumpulkan modal. Contoh peseroan komanditer adalah perusahhan
yang bergerak di bidamg percetakkan, seperti CV Grahadi, CV Haka MJ, dan CV Putra
Nugraha.
Perseroan Terbatas ( PT )
Perseroan terbatas merupakan
organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal
dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa
melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT
pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain
di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / persoroan
terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai
persyaratan lainnya.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-undang No. 1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.
1.
PT
Merupakan Badan Hukum.
Dalam
hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai Badan Hukum
dan bentuk-bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum. Bentuk usaha yang merupakan
Badan Hukum adalah: PT, Yayasan, PT (Persero), Koperasi. Sedangkan bentuk usaha
yang Bukan Badan Hukum adalah: usaha perseorangan, Firma, Commanditaire
Vennotschap (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap). Perbedaan yang mendasar
antara bentuk usaha Badan Hukum dan bentuk usaha Bukan Badan Hukum adalah,
dalam bentuk usaha Badan Hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan
tanggung jawab secara hukum antara pemilik bentuk usaha Badan Hukum dengan
Badan Hukum tersebut sendiri.Sedangkan dalam bentuk usaha Bukan Badan Hukum
secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab
secara hukum antara pemilik dan bentuk usaha itu sendiri.
2.
PT Didirikan Berdasarkan Perjanjian.
Perjanjian
dibuat oleh paling sedikit 2 pihak. Oleh karena PT harus didirikan berdasarkan
perjanjian maka PT minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 pihak. Pasal 7
UU No.1/1995 mengatur hal tersebut:“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau
lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.
3.
PT Melakukan Kegiatan Usaha.
Sebagai
suatu bentuk usaha, fungsi didirikannya suatu PT adalah untuk melakukan
kegiatan usaha. Dalam mendirikan PT harus dibuat Anggaran Dasar PT yang
didalamnya tertulis maksud dan tujuan PT dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh
PT.
4.
PT Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya
Terbagi dalam Saham.
Salah
satu karakteristik dari PT adalah modal yang terdapat dalam PT terbagi atas
saham. Suatu Pihak yang akan mendirikan PT harus menyisihkan sebagian
kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari PT. Kekayaan yang disisihkan oleh
pemilik tersebut menjadi modal dari PT yang dinyatakan dalam bentuk saham yang
dikeluarkan oleh PT tersebut.
5.
PT Harus Memenuhi Persyaratan yang
Ditetapkan dalam UU No. 1/1995 serta Peraturan Pelaksananya.
UU
No. 1/1995 sampai saat ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai perseroan
terbatas di Indonesia. Namun sehubungan dengan PT harus diperhatikan pula
peraturan pelaksana yang terkait dengan UU No. 1/1995 antara lain misalnya:
Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1999 tentang “Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu
Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham” yang merupakan peraturan
pelaksana dari Pasal 28 UU No.1/1995
Ciri-ciri
dan sifat Perseroan Terbatas :
1.
kewajiban
terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
2.
modal
dan ukuran perusahaan besar.
3.
kelangsungan
hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham.
4.
dapat
dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
5.
kepemilikan
mudah berpindah tangan.
6.
mudah
mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai.
7.
keuntungan
dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen.
8.
kekuatan
dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham sulit untuk
membubarkan pt.
9. pajak berganda pada pajak penghasilan / pph
dan pajak deviden.
Jenis/Macam Perseroan Terbatas (PT) yang Ada Di
Indonesia
1.
Perseroan Terbatas / PT
Tertutup
PT tertutup adalah
perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh
orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar
secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau
saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah
untuk dipindahtangankan ke orang atau pihak lain.
2.
Perseroan Terbatas / PT
Terbuka
PT terbuka adalah jenis
PT di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua
orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke
masyarakat. Pada umumnya saham PT terbuka kepemilikannya atas unjuk, bukan atas
nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.
3.
Perseroan Terbatas / PT
Domestik
PT domestik adalah PT
yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan
yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4.
Perseroan Terbatas / PT
Asing
PT asing adalah PT yang didirikan di negara lain dengan aturan
dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah
telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin
berbisnis dan beroperasi di dalam negri berbentuk PT yang taat dan tunduk
terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.
5.
Perseroan Terbatas / PT
Perseorangan
PT perseorangan adalah
PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang
yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di
perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan akan memilik
kekuasaan tunggal, yaitu mengusai wewenang diektur dan juga RUPS / rapat umum
pemegang saham.
6.
Perseroan Terbatas / PT
Umum / PT Publik
PT Publik adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa
saja dan juga terdaftar di bursa efek.
BUMN
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN
merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber
penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Status pegawai badan
usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri
Berikut
di bawah ini adalah penjelasan dari bentuk BUMN, yaitu perjan, persero dan
perum beserta pengertian arti definisi :
1.
Perjan adalah bentuk
badan usaha milik negara yang seluruh
modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang
menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan
tersebut. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti
menjadi PT.KAI.
2.
Perusahaan umum atau disingkat perum adalah
perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh
pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik
yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan atau profit oriented, berdasarkan prinsip
pengolahan perusahaan. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Sama seperti
Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai
Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi
Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah
menjadi persero.
3.
Organ Perum yaitu dewan
pengawas, menteri dan direksi. Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum
Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum
Pegadaian, dll.
4.
Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh
Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya
Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan
kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan
negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Bentuk persero semacam itu tentu
saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni
sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham
kepemilikan Persero sebagaian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh
pemerintah. Karena Persero diharapakan dapat memperoleh laba yang besar, maka
otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang
terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus
mencetak keuntungan.Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya
berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan
> (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara.
Ciri-ciri Persero adalah:
· Tujuan utamanya
mencari laba (Komersial)
· Modal sebagian
atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa
saham-saham
· Dipimpin oleh
direksi
· Pegawainya
berstatus sebagai pegawai swasta
· Badan usahanya
ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
· Tidak
memperoleh fasilitas negara
TUJUAN BUMN
Tujuan BUMN selalu terdiri dari tujuan
sosial dan tujuan komersial. Sebaiknya tujuan sosial dibedakan dari tujuan
komersial, untuk tujuan sosial pemerintah memberi subsidi sedang tujuan
komersial dibayar oleh konsumen.Turut campur tangan pemerintah dalam
perekonomian dalam bentuk BUMN/BUMD, secara ekonomis merupakan tindakan untuk
mengatasi kegagalan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya secara
optimal, yang berarti pula mengatasi adanya kegagalan mekanisme pasar dalam
mencapai nilai ekonomis yang optimal atas sumber daya. Kegagalan pasar
pertama adalah kegagalan yang disebabkan oleh struktur pasar di mana tingkat
teknologi yang menyebabkan turunnya biaya (decreasing cost technology)
menyebabkan terbentuknya monopoli secara alamiah (natural monopoly) atau
oligopoli. Apabila terjadi monopoli atau oligopoli maka pasar akan dikuasai
oleh sebuah atau beberapa perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar untuk
mendapatkan keuntungan yang berlebihan dengan mengurangi produksi dan menaikkan
harga di atas biaya marginal. Kegagalan pasar yang
lain adalah eksternalitas yaitu adanya perbedaan nilai dan manfaat sosial
dengan manfaat dan nilai pribadi (Mangkoesoebroto. 1993:43). Kegagalan pasar
yang lain adalah kegagalan mekanisme pasar secara dinamis yang disebabkan belum
berkembangnya pasar modal dan keengganan pihak swasta terhadap resiko usaha.
Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya turut campur tangan pemerintah maka
akan terjadi kebangkrutan, dan pengangguran yang mempunyai akibat luas terhadap
perekonomian suatu negara. BUMN mempunyai peran
penting dalam pembangunan negara berkembang. Timbulnya BUMN dapat disebabkan
oleh beberapa alasan : karena kegagalan mekanisme pasar mencapai alokasi sumber
daya secara optimal, disebabkan adanya monopoli dan eksternalitas, alasan
idiologi, alasan sosial politis, dan sebagai warisan sejarah.
Ciri-ciri BUMN :
1. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun
secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
2. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada
di tangan pemerintah.
3. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang
berkaitan dengan kegiatan usaha.
4. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan
tanggung jawab pemerintah.
5. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah
satu sumber penghasilan negara.
6. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang
menguasai hajat hidup orang banyak.
7. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada
masyarakat.
8. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan
utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
9. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
10. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan
efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
11. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan
negara yang dipisahkan.
12. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila
sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan
minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
13. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
14. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
15. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk
kesejahteraan rakyat.
16. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan
bukan bank
KOPERASI
Pengertian Koperasi
Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi
anggota koperasi yaitu :
1. Perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota
koperasi.
2.
Badan hokum koperasi, yaitu suatu
koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.
Definisi ILO (International
Labour Organization)
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi,
yaitu :
1.
Koperasi
adalah perkumpulan orang – orang
2.
Penggabungan
orang – orang berdasarkan kesukarelaan
3.
Terdapat
tujuan ekonomi yang ingin dicapai
4.
Koperasi
berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
5.
Terdapat
konstribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
6.
Anggota
koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang
Definisi
Chaniago (Arifinal Chaniago / 1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang
atau badan hokum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan
keluar, denganbekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk
mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
Definisi
Dooren
Sudah memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidaklah
hanya kumpulan orang–orang, akan tetapi juga merupakan kumpulan dari badan–badan
hokum.
Definisi
Hatta
Adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi
berdasarkan tolong – menolong , semangat tolong menolong tersebut didorong oleh
keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua
buat orang.
Definisi
Munkner
Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan
“urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas
dalam urus niaga semata–mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang
dikandung gotong – royong.
Definisi UU
No. 25 / 1992
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau
badan hokum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas
kekeluargaan
Tujuan Koperasi
Untuk menyejahteraan
anggotanya. Tujuan utama adalah mewujudkan masyarakat adil makmur materian dan
spiritual berdasarkan pancasila dan undang – undang Dasar 1945.
Prinsip – Prinsip koperasi
Prinsip Munkner
1.
Keanggotaan
bersifat sukarela
2.
Keanggotaan
terbuka
3.
Pengembangan
anggota
4.
Identitas
sebagai pemilik dan pelanggan
5.
Manajemen
dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
6.
Koperasi
sebagai kumpulan orang – orang
7.
Modal
yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi
8.
Efisiensi
ekonomi dari perusahaan koperasi
9.
Perkumpulan
dengan sukarela
10. Kebebasan dalam
pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
11. Pendistribusian yang adil
dan merata akan hasil-hasil ekonomi.
12. Pendidikan anggota
LEMBAGA
KEUANGAN
Lembaga
keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari
masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan
ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu
dari besarnya dana yang disalurkan. Lembaga keuangan merupakan bagian utama
dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai
jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan utama adalah Bank. Dengan bantuan lembaga
keuangan para pelaku usaha dapat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah
besar yang tidak mungkin dilkukan secara tunai. Lembaga keuangan dapat
dikelompokkan berdasarkan kemampuannya berdasarkan kemampuannya menghimpun dana
dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat
menjadi lembaga keuangan depositori atau sering juga disebut lembaga keuangan
bank dan lembaga keuangan non depositori atau sering juga disebut lembaga
keuangan bukan bank.
1.
Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga
keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan
menarik dana dari masyarakat secara langsung. Secara umum, bank adalah suatu
badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat
umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Jenis-jenis lembaga
keuangan bank terdiri dari Bank Umum (Konvensional dan Syariah) dan Bank
Perkreditan Rakyat (Konensional dan Syariah).
Bank Umum
Bank
Umum menurut Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana
diperbaharui dengan UU nomor 10 Tahun 1998, adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya membrikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya untuk pembahasan
tentang Bank Umum akan dipisahkan menjadi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum
Syariah.
·
Bank Umum Konvensional
Bank
Umum Konvensional adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan
seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat
dilakukan di seluruh wilayah. Bank umu sering disebut juga bank komersil
(commercial bank). usaha utama bank umum adalah funding yaitu menghimpun dana
dari masyarakat luas, kemudian diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke
masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.
Dalam penghimpunan dana, penabung diberikan jasa dalam bentuk bunga simpanan.
Sementara dalam pemberian kredit, penerima kredit (debitur) dikenalkan jasa
pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank umum
yaitu :
a) Menghimpun dana dari masyarakat (funding)
dalam bentuk :
§
Simpanan
Giro (Demand Deposit)
§
Simpanan
Tabungan
§
Simpanan
Deposito (Time Deposit)
b) Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending)
dalam bentuk :
§
Kredit
Investasi
§
Kredit
Modal Kerja
§
Kredit
Konsumsi
c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya
(Services) seperti :
§
Transfer
(Kiriman Uang)
§
Inkaso
(Collection)
§
Kliring
(Claering)
§
Save
Deposit Box
§
Credit/Debit
Card
§
Valas
(Bank Notes)
§
Bank
Garansi
§
Referensi
Bank
§
Bank
Draft
§
Letter
of Credit (L/C)
§
Traveller`s
Cheque
§
Jual
beli surat-surat berharga
§
Pelayanan
payment point seperti, pembayaran pajak, telepon air, Biaya Pembayaran Ibadah
Haji (BPIH), uang kuliah, gaji/pensiun/honorarium, deviden, kupon,
bonus/hadiah, tantiem, dll.
§
Didalam
pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi pinjaman emisi
(underwiter), penjamin (guarantor), wali amanat(trustee), perantara perdagangan
efek (pialang/broker), perdagangan efek (dealer), perusahaan pengelola dana
(invesment company).
§
Jasa-jasa
lainnya.
Biasanya
bentuk-bentuk badan hukum bank umum konvensional yaitu : persero, perseroan
daerah, koperasi dan perseroan terbatas.
Bank Umum Syariah
Bank
umum syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah adalah BPR yang
melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian
prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank
dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembayaran kegiatan usaha, atau
kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha Bank Umum
Syariah yaitu :
a) Menerima simpanan dana dari masyarakat
dalam bentuk :
§
Giro
berdasarkan prinsip wadi`ah
§
Tabungan
berdasarkan prinsip wadi`ah atau mudharat
§
Deposito
berjangka berdasarkan prinsip wadi`ah atau mudharabah
§
Bentuk
lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah
§
Menyalurkan
dana dalam bentuk :
§
Piutang
dengan prinsip jual beli meliputi :
- mudharabah
- isthishna
- ijarah
- salam
§
Pembiayaan
dengan prinsip bagi hasil meliputi :
-mudharabah
-musyarakah
§
Pembiayaan
berdasarkan prinsip qardh
b) Membeli, menjual dan atau menjamin atas
risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar
transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual-beli atau
hiwalah
c) Membeli surat-surat berharga Pemerintah
atau BI yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah
d) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri
atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah
e) Menerima pembayaran tagihan atas surat
berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak
ketiga dengan prinsip wakalah
f) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang
dan surat-surat berharga berdasaan prinsip wadi`ah yang amanah
g) Melakukan kegiatan penitipan termasuk
penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan
prinsip wakalah
h) Melakukan penempatan dana dari nasabah
kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di
bursa efek berdasarkan prinsip ujrah
i)
Memberikan
fasilitas Letter of Credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah,
mudharabah, musyarakah, dan wadi`ah serta memberikan fasilitas garansi bank
berdasarkan prinsip kalafah
j)
Melakukan
kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip walakah
k) Melakukan kegiatan usaha kartu berdasarkan
prinsip ujrah
l)
Melakukan
kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah
Nasional
m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing
berdasarkan prinsip sharf
n) Melakukan kegiatan penyertaan modal
berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah
o) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan
pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan dalam
perundang-undangan yang berlaku
p) Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul
ma`al yaitu menerima dana yang berasaldari zakat infa shaqah waqaf, hibah atau
dana sosial lainnya
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga
keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan
dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non depository).
Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga
pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu
kredit, perusahaan perasuransian yang diantaranya asuransi keuangan dan
asuransi jiwa serta reasuransi, dana pensiun yang terdiri dari dana pensiun
pemberi kredit dan dana pensiun lembaga keuangan, dana perusahaan efek,
reksadana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura dan pegadaian. Tujuan
didirikannya Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu untuk mendorong perkembangan
pasar modal dan membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.
Jenis-jenis
Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia :
1. Asuransi
·
Asuransi
Konvensional
·
Asuransi
Syariah
2. Pegadaian
·
Pegadaian
Konvensional
·
Pegadaian
Syariah
Kerjasama, Penggabungan dan ekspansi
Dalam
perkembangannya, perusahaan dapat melakukan kerja sama dan penggabungan dengan
perusahaan lain atau berkembang sendiri dengan melakukan ekspansi usaha. Ada
beberapa perusahaan yang menggabungkan diri yang kemudian menjadi perusahaan
yang lebih besar atau perusahaan baru yang kuat dan kompetetif.
Bentu-Bentuk
Penggabungan
Penggabungan
adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih
perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi, sebagai upaya untuk memperluas
usaha. Penggabungan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor
sebagai berikut :
1. Terbatasnya kemampuan perusahaan-perusahaan
kecil
2. Mengurangi persaingan dengan
perusahaan-perusahaan sejenis
3.
Untuk
memperoleh bahan mentah dan bahan penolong lainnya dengan harga murah dan
berkualitas tinggi
4.
Agar
lebih efektif menciptakan teknik baru dalam menghasilkan suatu jenis barang
Bentuk-bentuk penggabungan diantaranya
yaitu :
1.
Penggabungan
vertikal-integral yaitu suatu bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam
kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda. Misalnya: perusahaan penghasil
bahan baku bergabung dangan produsen pengolah bahan baku, disebut integrasi ke
hulu / penggabungan vertikal dan kebalikannya disebut integerasi ke hilir /
penggabungan integral.
2.
Penggabungan
horisontal-paralelis yaitu bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan
yang bekerja pada jalur / tingkat yang sama. Misalnya: dalam pengolahan bahan
baku, dengan tujuan menekan persaingan.
3.
Sindikat
yaitu bentuk perjanjian dengan kerja sama antara beberapa orang untuk
melaksanakan suatu proyek.
4.
Concern
yaitu suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horisontal maupum
vertikal dari sekumpulan perusahaan holding.
5.
Joint
venture yaitu perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara
beberapa perusahaan yang berdiri sendiri.
6.
Trade
Association yaitu persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan
yang sama dengan tujuan memajukan para anggota dan bukan mencari laba.
7.
Kartel
yaitu bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang dan jasa
sejenis didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi perjanjian.
8.
Gentlemen’s
Agreement yaitu persetujuan beberapa produsen dalam daerah penjualan dengan
maksud mengurangi persaingan diantara mereka.
Pengkhususan
Perusahaan
Pengkhususan
perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada fase atau
aktivitas tertentu saja, sedangkan aktivitas lainnya diserahkan kepada
perusahaan luar. Pengkhususan perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :
1.
Spesialisasi
yaitu perusahaan yang mengkhuususkan diri pada kegiatan yang menhasilkan satu
jenis produk saja. Misalnya khusus menghasilkan pakaian olahraga saja, atau
bergerak di bidang jasa transportasi darat saja.
2.
Diferensiasi
yaitu pengkhususan pada fase produksi tertentu. Misalnya perusahaan penanaman,
perusahaan penggilingan padi dan perusahaan penjual beras.
Langkah-langkah
Menggabungkan Perusahaan
Proses hukum (prosedur) yang harus dilalui oleh perseroan yang hendak
melakukan merger (penggabungan) adalah sebagai berikut:
I.
Memenuhi syarat-syarat penggabungan
·
Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan
Perseroan;
·
kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
·
masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
Dalam buku “Hukum Perseroan Terbatas”, M. Yahya harahap, S.H(hal. 486)
menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut bersifat “kumulatif”, sehingga satu
saja di antaranya dilanggar, mengakibatkan perbuatan hukum penggabungan tidak
dapat dilaksanakan. Lebih lanjut, Yahya harahapmenambahkan bahwa selain
syarat tersebut,Pasal 123 ayat (4) UUPT menambah
satu lagi syarat bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan
syaratnya, perlu mendapat “persetujuan” dari “instansi terkait”. Menurut
penjelasan pasal ini, yang dimaksud Perseroan tertentu yang memerlukan persyaratan
persetujuan dari instansi terkait adalah Perseroan yang mempunyai “bidang usaha
khusus”. Antara lain lembaga keuangan bank dan yang non-bank. Sedang yang
dimaksud dengan instansi terkait, antara lain Bank Indonesia (“BI”) untuk
penggabungan perseroan perbankan.
II.
Menyusun rancangan penggabungan
Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Perseroan harus menyusun
rancangan penggabungan. Rancangan penggabungan ini diatur dalam Pasal 123 UUPT jo Pasal 7 PP 27/1998:
1. Direksi
perseroan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun
rancangan penggabungan;
2. Rancangan
penggabungan harus memuat sekurang-kurangnya:
a) nama dan tempat
kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
b) alasan serta
penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan
Penggabungan;
c) tata cara
penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham
Perseroan yang menerima Penggabungan;
d) rancangan
perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
e) laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3
(tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan;
f) rencana
kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan;
g) neraca proforma
Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia;
h) cara
penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan
karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
i) cara
penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap
pihak ketiga;
j) cara
penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan
Perseroan
k) nama anggota
Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
l) perkiraan
jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
m) laporan
mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan
yang akan melakukan Penggabungan;
n) kegiatan utama
setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama
tahun buku yang sedang berjalan; dan
o) rincian masalah
yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan
Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.
3. Kemudian
terhadap rancangan penggabungan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan
Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan diri.
III.
Penggabungan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
Setelah rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris dari
masing-masing perseroan yang menggabungkan diri, kemudian rancangan tersebut
harus diajukan kepada RUPS masing-masing perseroan untuk mendapat persetujuan. Pasal 87 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa keputusan RUPS
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Mengutip yang disampaikan Yahya Harahap (hal. 491),
penjelasan pasal ini mengatakan, yang dimaksud dengan “musyawarah untuk
mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir
atau diwakili dalam RUPS. Ketentuan
mengenai RUPS ini dapat juga kita temui dalam Pasal 89 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa RUPS untuk
menyetujui Penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4
(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4
(tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran
dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
Sehubungan dengan itu,
cara mengambil keputusan RUPS dalam rangka penggabungan perseroan yang harus
diterapkan dan ditegakkan (Hukum Perseroan Terbatas, M. Yahya Harahap, S.H.,
hal. 491):
1. Prioritas
pertama, didahulukan dan diupayakan keputusan diambil dengan cara musyawarah
untuk mufakat, sehingga dapat menghasilkan keputusan RUPS yang disetujui
bersama oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS;
2. Namun, apabila
gagal mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang
digariskan Pasal 87 ayat [1] UUPT dimaksud,
baru diterapkan dan ditegakkan ketentuan yang ditetapkan Pasal 89 ayat [1] UUPT, yakni
keputusan RUPS sah apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagi dari
jumlah suara yang dikeluarkan.
Jika RUPS pertama tidak mencapai atau gagal mencapai kuorum, dapat diadakan
RUPS kedua dengan kuorum kehadiran paling sedikit:
·
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS;
·
Sedang keputusan sah jika disetujui paling sedikit ¾
(tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
Sekiranya
RUPS kedua ini gagal karena tidak mencapai kuorum, dapat lagi diadakan RUPS
ketiga dengan jalan perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan
Negeri agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga (lihatPasal 86 ayat [5] UUPT).
IV.
Pembuatan akta penggabungan
Setelah masing-masing RUPS menyetujui rancangan penggabungan yang diajukan,
maka rancangan penggabungan dituangkan dalam sebuah Akta Penggabungan
(lihat Pasal 128 ayat [1] UUPT)
yang dibuat:
·
di hadapan notaris; dan
·
dalam Bahasa Indonesia.
Kemudian salinan akta penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan
pemberitahuan penggabungan kepada Menteri Hukum dan HAM (“Menteri”)
(lihat Pasal 21 ayat [3] UUPT)
untuk dicatat dalam daftar perseroan. Apabila terdapat perubahan terhadap
Anggaran Dasar (“AD”) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT maka perlu adanya persetujuan dari
Menteri. Untuk itu perlu mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan
Menteri atas penggabungan dengan perubahan AD. Lebih jauh simak Haruskah
Merger dan Akuisisi Disetujui Menteri?
V.
Pengumuman hasil penggabungan
Pasal 133 ayat (1) UUPT mensyaratkan
bagi Direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil
penggabungan dengan cara:
·
diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih;
·
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal berlakunya penggabungan.
Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui
bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Dalam hal
ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal:
1. persetujuan
Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;
2. pemberitahuan
diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran
dasar. (lihat Penjelasan Pasal
133 UUPT).
Dasar hukum:
Sumber :
-http://id.shvoong.com/business-management/investing/2077020-pengertian-lembaga-keuangan-bukan-bank/
-Bahan Pelatihan Konsultan KKMB (Konsultan
Keuangan Mitra Bank) Bank Indonesia.
-www.wikiapbn.org/artikel/Penggabungan_Badan_Usaha