UNDANG-UNDANG KOPERASI
Koperasi adalah badan hukum yang
didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai
dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini diatur berdasarkan
undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Lahirnya Undang-Undang No.17 Tahun 2012
menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai
memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi tradisi perkoperasian kolonial. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan
bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau
badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang
ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih
berlandaskan pada asas perseorangan yang hampir sama dengan perusahaan
kapitalistik seperti Perseroan.
Selain itu, dalam Pasal 75 Undang-Undang ini yang mengatur
soal penyertaan modal tidak mengenal adanya pembatasan. Akibatnya, koperasi
bisa kehilangan kemandiriannya dan anggotanya hanya sekadar dijadikan objek
pinjaman bagi pemilik modal besar. Bahkan, Pasal 55 semakin mengancam
kemandirian koperasi yang membolehkan kepengurusan koperasi dari luar anggota.
Keberadaan Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 sampai Pasal 54
juga yang berfungsi layaknya lembaga superbody. Hal ini memudahkan keputusan
koperasi di luar kepentingan anggotanya. Sebelumnya, kritik terhadap
Undang-Undang Perkoperasian juga dilontarkan oleh Revrisond Baswi bahwa
Undang-Undang No. 17 Tahun 2001 tidak memiliki perbedaan substansial dengan
Undang-Undang Perkoperasian era orde baru Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan
Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Secara substansial, Undang-Undang No. 17 Tahun
2012 melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967.
Perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 12 Tahun 1967
dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1958 di era pemerintahan Soekarno terletak
pada ketentuan keanggotaan koperasi. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1958,
sebagaimana diatur pada Pasal 18, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah
yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Ketentuan ini lebih
lanjut menurut Revrisond sejalan dengan penjelasan Mantan Wakil Presiden Moh.
Hatta bahwa “bukan corak pekerjaan yang dikerjakan menjadikan ukuran untuk
menjadi anggota, melainkan kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi
yang dikandung dalam dada dan kepala masing-masing”. Pada Undang-Undang No. 12
Tahun 1967 ketentuan keanggotaan koperasi berubah secara mendasar. Hal ini
tergambar dalam Pasal 11 bahwa keanggotaan koperasi didasarkan atas kesamaan
kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Kemudian, pada Pasal 17 yang
dimaksud dengan anggota yang memiliki kesamaan kepentingan adalah suatu
golongan dalam masyarakat yang homogen. Perubahan ketentuan keanggotaan yang
dilakukan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ini adalah dasar bagi
tumbuhnya koperasi-koperasi golongan fungsional seperti koperasi pegawai negeri,
koperasi dosen, dan koperasi angkatan bersenjata di Indonesia.
Undang-Undang Perkoperasi yang terbaru yaitu Undang-Undang
No. 17 Tahun 2012 juga mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional.
Pada Pasal 27 ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai
kesamaan kepentingan ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasn disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal
kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Undang-Undang
No. 12 Tahun 1967 membuka peluang untuk mendirikan koperasi produksi, namun di
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 peluang ini justru ditutup sama sekali. Hal ini
terlihat pada Pasal 83, di mana hanya terdapat empat koperasi yang diakui
keberadaannya di Indonesia, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen,
koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) yang
dimaksud dengan koperasi produsen dalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan
usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi.
Artinya, yang dimaksud dengan koperasi produsen sesungguhnya adalah koperasi
konsumsi para produsen dalam memperoleh barang dan modal. Karakteristik
Undang-Undang No, 17 Tahun 2012 yang mempertahankan koperasi golongan fungsional
dan meniadakan koperasi produksi itu jelas paradoks dengan perkembangan
koperasi yang berlangsung secara internasional. Dengan tujuan dapat digunakan
sebagai dasar untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, justru
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 diwaspadai menjadi ancaman serius terhadap
keberadaan koperasi di Indonesia.
Selain itu, pada Pasal 78 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012
mengatur koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh dari hasil
transaksi usaha dengan non-anggota, yang justru seharusnya surplus/profit
sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. Hal ini cukup
membuktikan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Bersikap tolak
belakang dari ketentuan Pasal di atas, Pasal 80 menentukan bahwa dalam hal
terdapay defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, anggota wajib
menyetor tambahan Sertifikan Modal Koperasi.
Daftar Pustaka