HUKUM PERIKATAN
A.
Pengertian Hukum Perikatan
Hukum
perikatan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan verbintenis ternyata
memiliki arti yang lebih luas daripada perjanjian. Hal ini disebabkan karena
hukum perikatan juga mengatur suatu hubungan hukum yang tidak bersumber dari
suatu persetujuan atau perjanjian. Meskipun telah disebutkan bahwa pengaturan
mengenai hukum perikatan diatur dalam buku ketiga BW, namun pengertian mengenai
hukum perikatan itu sendiri tidak diurai dalam buku ketiga BW atau yang lebih
dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata). Beberapa
pengertian menurut para ahli terkait dengan pengertian hukum perikatan sebagai
berikut :
·
Hukum perikatan menurut Pitlo
“Suatu
hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atas dasar mana
pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan pihak yang lain memiliki kewajiban
(debitur) atas suatu prestasi”.
·
Hukum perikatan menurut Hofman
“suatu
hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan
itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap
menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap
yang demikian itu”.
Sementara pengertian hukum perikatan yang umum digunakan dalam ilmu
hukum yaitu suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang
yang memberi hak kepada pihak uang satu untuk menuntut sesuatu barang dari
pihak yang lainnya sedangkan pihak yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi
tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut adalah pihak yang berpihutang
(kreditur) sedangkan pihak yang wajib memnuhi tuntutan dinamakan pihak
berhutang (debitur) sementara barang atau sesuatu yang dapat dituntut disebut
dengan prestasi. Di dalam perikatan ada perikatan
untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan
perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya
positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian.
Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan
perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya,
perjanjian untuk tidak mendirikan bangunan yang sangat tinggi sehingga menutupi
sinar matahari atau sebuah perjanjian agar memotong rambut tidak sampai botak.
B.
Dasar
Hukum Perikatan
Sumber-sumber hukum perikatan yang
ada di Indonesia adalah perjanjian dan Undang-undang.
Dasar hukum perikatan berdasarkan
KUH Perdata terdpat tiga sumber adalah sebagai berikut :
1.
Perikatan
yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
2.
Perikatan
yang timbul dari undang-undang
3. Perikatan
terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming)
Dasar
hukum perikatan berdasarkan undang-undang :
1.
Perikatan
(pasal 1233 KUH Perdata) : perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau
karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2. Persetujuan
(pasal 1313 KUH Perdata) : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu
orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Undang-undang
(pasal 1352 KUH Perdata) : perikatan yang lahir karena undang-undang timbul
dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
C.
Azas-azas
Hukum Perikatan
Asas-asas dalam hukum perikatan
diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan
azas konsensualisme.
v Asas Kebebasan Berkontrak Asas
kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan
bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang
membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
v Asas konsensualisme Asas
konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata
sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan
sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan
dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.
Untuk
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :
1.
Kata
Sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri kata sepakat antara para pihak
yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling
setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan
tersebut.
2. Cakap
untuk Membuat Suatu Perjanjian Cakap, artinya bahwa para pihak harus cakap
menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah
pengampuan
3. Mengenai
Suatu Hal Tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci
(jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan
kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan
antara para pihak.
4. Suatu sebab yang halal, artinya isi
perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh
undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.
D. Wanprestasi dan Akibatnya
Wansprestasi timbul apabila salah
satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari
wansprestasi bisa berupa empat kategori, yaitu:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2.Melaksanakan apa yang
dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan
tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukannya
Akibat-akibat Wansprestasi
Akibat-akibat wansprestasi berupa
hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat
digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :
1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh
Kreditur (Ganti Rugi)
Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yaitu :
Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yaitu :
a. Biaya adalah segala pengeluaran atau
perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak
b. Rugi adalah kerugian karena
kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibat oleh kelalaian si
debitor
c. Bunga adalah kerugian yang berupa
kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor
2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan
Perjanjian
Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam
Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan
perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum
perjanjian diadakan.
3. Peralihan Risiko
Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian
jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa
barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.
E. Hapusnya Perikatan
Perikatan
itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH
Perdata. Ada 10 cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :
1.
Pembayaran
2.
Penawaran
pembayaran diikuti dengan penitipan.
3.
Pembaharuan
utang (inovatie)
4.
Perjumpaan
utang (kompensasi)
5.
Percampuran
utang.
6.
Pembebasan
utang.
7.
Musnahnya
barang yang terutang
8.
Kebatalan
dan pembatalan perikatan-perikatan.
Adapun dua cara lainnya yang tidak
diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata adalah :
1. Syarat yang membatalkan (diatur
dalam Bab I).
2. Kadaluwarsa (diatur dalam Buku IV,
Bab 7).
Daftar Pustaka :