Minggu, 29 Juni 2014

Hukum Dagang

HUKUM DAGANG

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu lainnya dalam lapangan perdagangan. sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 yaitu :
1. hukum dagang tertulis
2. hukum dagang tidak tertulis tentang aturan perdagangan
hukum dagang di Indonesia bersumber pada :
1. Hukum tertulis yang dikofifikasikan :
   a. kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau wetboek van koophandel Indonesia (W.V.K)
   b. kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubunga dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7).

A. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata
     Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan didalam pasal 1 dan pasal 15 KUH Dagang. Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
Pasal 1 KUH Dagang, disebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.
Pasal 15 KUH Dagang, disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan-persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.

B. Berlakunya Hukum Dagang

    Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan eropa (1000/1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan Prancis selatan telah lahir kota- kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona, dan Negara-negara lainnya) tetapi pada saat itu hukum Romawi (Corpus lurus civilis) tidak dapat menyelesaikan perkara- perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru disamping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke-17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara dibidang perdagangan (peradilan perdagangan) dan hukum pedagang bersifat unifikasi. karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh mentri keuangan dari Raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MERINE yang mengatur tentang kedaulatan. Dan pada tahun 1807 di Prancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine (1838). Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri yaitu KUHD Belanda, dan pada tahun 1819 direncanakan dalm KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya disahkan. KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD Belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Dan pada abad ke-19 Prof. Molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896). Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memilik 2 kitab yaitu, tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

C. HUBUNGAN PENGUSAHA DAN PEMBANTUNYA

   Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :
1. Membantu didalam perusahaan
2. Membantu diluar perusahaan
Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :
a. Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata
b. Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata
c. Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata
Sementara itu, pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi, yakni pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan
1. Pembantu di dalam perusahaan
pembantu di dalam perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas da bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perubahan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokutasi, pemimpin filial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan.
      2. Pembantu di Luar Perusahaan
        Pembantu di luar perusahaan mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata, misalnya pengacara, notaries, agen perusahaan, makelar, dan komisioner.
Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi di antara mereka yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat:
1. hubungan pemburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata
2. hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata
3. hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

D. Pengusaha dan Kewajibannya dalam Hukum Dagang
    Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu :
1. Membuat pembukuan (sesuai dengan Pasal 6 KUH Dagang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan), dan di dalam pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya, diantaranya yaitu :
   a. Dokumen keuangan terdiri dari catatan (neraca tahunan, perhitungan laba, rekening, jurnal transaksi harian)
   b. Dokumen lainnya terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung denagn dokumen keuangan.
2. Mendaftarkan perusahaannya (sesuai Undang0undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan).


E. Bentuk Badan Usaha dalam Hukum Dagang

Usaha bisnis dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Badan usaha berbentuk hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.
Badan Usaha yang berbentuk badan Hukum terdiri dari :
1.      Perseroan Terbatas (PT)
         Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 1 Perseroan Terbatas (PT) adalah “Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
      Perseroan terbatas sebagai perusahaan badan hukum maka perseroan terbatas sebagaimana ditentukan dalam undang-undang memiliki unsur-unsur :
1.      Organisasi yang teratur
2.      Harta kekayaan sendiri
3.      Melakukan hubungan hukum sendiri
4.      Mempunyai tujuan sendiri
Sebagai badan usaha berbadan hukum,perseroan terbatas dalam lalu lintas hukum diberi kedudukan sebagai subjek hukum sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum.
2.   Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
                BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-undang. BUMN adalah bentuk bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju beberapa bentuk perusahaan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
      3.  Koperasi
            Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang pengoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dilihat dari lingkunganya koperasi dabat dibagi menjadi:
1.  Koperasi Sekolah
2.  Koperasi Pegawai Republik Indonesia
3.  KUD
4.  Koperasi Konsumsi
5.  Koperasi Simpan Pinjam
6.  Koperasi Produksi


Referensi :

1. http://statushukum.com/hukum-dagang.html
2. http://ekasriwahyuningsih.blogspot.com/2013/04/berlakunya-hukum-dagang.html
3. bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/KUHD_new_version


3