HUKUM DAGANG
Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu lainnya dalam lapangan perdagangan. sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 yaitu :
1. hukum dagang tertulis
2. hukum dagang tidak tertulis tentang aturan perdagangan
hukum dagang di Indonesia bersumber pada :
1. Hukum tertulis yang dikofifikasikan :
a. kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau wetboek van koophandel Indonesia (W.V.K)
b. kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubunga dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7).
A. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata
Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan didalam pasal 1 dan pasal 15 KUH Dagang. Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
Pasal 1 KUH Dagang, disebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.
Pasal 15 KUH Dagang, disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan-persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.
a. kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau wetboek van koophandel Indonesia (W.V.K)
b. kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubunga dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7).
A. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata
Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan didalam pasal 1 dan pasal 15 KUH Dagang. Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
Pasal 1 KUH Dagang, disebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.
Pasal 15 KUH Dagang, disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan-persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.
B. Berlakunya Hukum Dagang
Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan eropa (1000/1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan Prancis selatan telah lahir kota- kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona, dan Negara-negara lainnya) tetapi pada saat itu hukum Romawi (Corpus lurus civilis) tidak dapat menyelesaikan perkara- perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru disamping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke-17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara dibidang perdagangan (peradilan perdagangan) dan hukum pedagang bersifat unifikasi. karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh mentri keuangan dari Raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MERINE yang mengatur tentang kedaulatan. Dan pada tahun 1807 di Prancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine (1838). Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri yaitu KUHD Belanda, dan pada tahun 1819 direncanakan dalm KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya disahkan. KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD Belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Dan pada abad ke-19 Prof. Molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896). Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memilik 2 kitab yaitu, tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.
C. HUBUNGAN PENGUSAHA DAN PEMBANTUNYA
Didalam
menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha
tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut
dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk
membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
Pembantu-pembantu
dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :
1.
Membantu didalam perusahaan
2. Membantu diluar perusahaan
Hubungan
hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam
perantara dalam perusahaan dapat bersifat :
a.
Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata
b.
Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata
c.
Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata
Sementara itu, pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat
dibagi menjadi dua fungsi, yakni pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di
luar perusahaan
1. Pembantu di dalam perusahaan
pembantu di
dalam perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu
hubungan atas da bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perubahan, misalnya
pemimpin perusahaan, pemegang prokutasi, pemimpin filial, pedagang keliling,
dan pegawai perusahaan.
2. Pembantu di Luar Perusahaan
Pembantu di luar perusahaan mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar
sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan
penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam pasal 1792
KUH Perdata, misalnya pengacara, notaries, agen perusahaan, makelar, dan
komisioner.
Dengan demikian, hubungan hukum
yang terjadi di antara mereka yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan
dapat bersifat:
1. hubungan pemburuhan, sesuai
pasal 1601 a KUH Perdata
2. hubungan pemberian kuasa,
sesuai pasal 1792 KUH Perdata
3. hubungan hukum pelayanan
berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata
D. Pengusaha dan Kewajibannya dalam Hukum Dagang
Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut
undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh
perusahaan, yaitu :
1. Membuat pembukuan (sesuai dengan Pasal 6 KUH Dagang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan), dan di dalam pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1997 yang dikatakan dokumen
perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya, diantaranya yaitu :
a. Dokumen keuangan terdiri dari catatan (neraca tahunan, perhitungan laba, rekening, jurnal transaksi harian)
b. Dokumen lainnya terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung denagn dokumen keuangan.
2. Mendaftarkan perusahaannya (sesuai Undang0undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan).
E. Bentuk Badan Usaha dalam Hukum Dagang
b. Dokumen lainnya terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung denagn dokumen keuangan.
2. Mendaftarkan perusahaannya (sesuai Undang0undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan).
E. Bentuk Badan Usaha dalam Hukum Dagang
Usaha bisnis dapat dilaksanakan dalam
berbagai bentuk. Badan usaha berbentuk hukum yaitu terdapat pemisahan
kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya
bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.
Badan Usaha yang berbentuk badan
Hukum terdiri dari :
1.
Perseroan Terbatas
(PT)
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 1 Perseroan
Terbatas (PT) adalah “Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya”.
Perseroan terbatas sebagai perusahaan badan hukum maka perseroan terbatas
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang memiliki unsur-unsur :
1.
Organisasi yang
teratur
2.
Harta kekayaan
sendiri
3.
Melakukan hubungan
hukum sendiri
4.
Mempunyai tujuan
sendiri
Sebagai badan usaha berbadan hukum,perseroan terbatas dalam
lalu lintas hukum diberi kedudukan sebagai subjek hukum sehingga ia dapat
melakukan perbuatan hukum.
2. Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
BUMN adalah semua perusahaan dalam
bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh
modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan
Undang-undang. BUMN adalah bentuk bentuk badan hukum yang tunduk pada segala
macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan
utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju beberapa bentuk perusahaan
pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Koperasi
Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang
pengoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dilihat dari lingkunganya koperasi
dabat dibagi menjadi:
1.
Koperasi Sekolah
2.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia
3.
KUD
4.
Koperasi Konsumsi
5.
Koperasi Simpan Pinjam
6. Koperasi Produksi
Referensi :
1. http://statushukum.com/hukum-dagang.html
2. http://ekasriwahyuningsih.blogspot.com/2013/04/berlakunya-hukum-dagang.html
3. bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/KUHD_new_version
6. Koperasi Produksi
Referensi :
1. http://statushukum.com/hukum-dagang.html
2. http://ekasriwahyuningsih.blogspot.com/2013/04/berlakunya-hukum-dagang.html
3. bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/KUHD_new_version
3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar