Kamis, 17 Oktober 2013

UU Koperasi

UNDANG-UNDANG KOPERASI

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini diatur berdasarkan undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Lahirnya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi tradisi perkoperasian kolonial. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih berlandaskan pada asas perseorangan yang hampir sama dengan perusahaan kapitalistik seperti Perseroan.
Selain itu, dalam Pasal 75 Undang-Undang ini yang mengatur soal penyertaan modal tidak mengenal adanya pembatasan. Akibatnya, koperasi bisa kehilangan kemandiriannya dan anggotanya hanya sekadar dijadikan objek pinjaman bagi pemilik modal besar. Bahkan, Pasal 55 semakin mengancam kemandirian koperasi yang membolehkan kepengurusan koperasi dari luar anggota. Keberadaan Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 sampai Pasal 54 juga yang berfungsi layaknya lembaga superbody. Hal ini memudahkan keputusan koperasi di luar kepentingan anggotanya. Sebelumnya, kritik terhadap Undang-Undang Perkoperasian juga dilontarkan oleh Revrisond Baswi bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2001 tidak memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang Perkoperasian era orde baru Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Secara substansial, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967.
Perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1958 di era pemerintahan Soekarno terletak pada ketentuan keanggotaan koperasi. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1958, sebagaimana diatur pada Pasal 18, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Ketentuan ini lebih lanjut menurut Revrisond sejalan dengan penjelasan Mantan Wakil Presiden Moh. Hatta bahwa “bukan corak pekerjaan yang dikerjakan menjadikan ukuran untuk menjadi anggota, melainkan kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi yang dikandung dalam dada dan kepala masing-masing”. Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ketentuan keanggotaan koperasi berubah secara mendasar. Hal ini tergambar dalam Pasal 11 bahwa keanggotaan koperasi didasarkan atas kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Kemudian, pada Pasal 17 yang dimaksud dengan anggota yang memiliki kesamaan kepentingan adalah suatu golongan dalam masyarakat yang homogen. Perubahan ketentuan keanggotaan yang dilakukan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ini adalah dasar bagi tumbuhnya koperasi-koperasi golongan fungsional seperti koperasi pegawai negeri, koperasi dosen, dan koperasi angkatan bersenjata di Indonesia.
Undang-Undang Perkoperasi yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 juga mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional. Pada Pasal 27 ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasn disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 membuka peluang untuk mendirikan koperasi produksi, namun di Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 peluang ini justru ditutup sama sekali. Hal ini terlihat pada Pasal 83, di mana hanya terdapat empat koperasi yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) yang dimaksud dengan koperasi produsen dalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Artinya, yang dimaksud dengan koperasi produsen sesungguhnya adalah koperasi konsumsi para produsen dalam memperoleh barang dan modal. Karakteristik Undang-Undang No, 17 Tahun 2012 yang mempertahankan koperasi golongan fungsional dan meniadakan koperasi produksi itu jelas paradoks dengan perkembangan koperasi yang berlangsung secara internasional. Dengan tujuan dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, justru Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 diwaspadai menjadi ancaman serius terhadap keberadaan koperasi di Indonesia.

Selain itu, pada Pasal 78 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 mengatur koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota, yang justru seharusnya surplus/profit sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. Hal ini cukup membuktikan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Bersikap tolak belakang dari ketentuan Pasal di atas, Pasal 80 menentukan bahwa dalam hal terdapay defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikan Modal Koperasi. 


Daftar Pustaka

Cara Mendirikan Koperasi

CARA MENDIRIKAN KOPERASI

Dalam mendirikan koperasi pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah dan kebijaksanaan yang strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkebang secara wajar dan proposional. Prosedur atau tata cara mendirikan koperasi di kalangan masyarakat dan sekaligus pengesahan akta pendirian koperasi yaitu dengan sebagai berikut :
A.     Dasar Hukum
Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 104.1/kep/M.Kukm/X/2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut : 
1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.01/per/M.Kukm/i/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan. Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
4.     Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 19/kep/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembangan dan Usaha Koperasi
5.     Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM  RI No. 123/kep/M-KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan tugas pembantu dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi pada provinsi, kabupaten/kota
6.    Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 124/kep/M-KUKM/X/2004 tentang penugasan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi Tingkat Nasional
7.    Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

B.     Pembentukan Koperasi
Sekelompok orang/masyarakat yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai, dan prinsio-prinsip koperasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan koperasi adalah :
1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan  kepentingan ekonomi yang sama.
2.    Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum Koperasi.
3. Pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
4.   Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder.
5.    Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efesien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
6.  Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
7.     Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

C.     Langkah-langkah Dalam Pembentukan Koperasi
1.      Rapat Persiapan
a.       Sebelum diadakan rapat pembentukan koperasi, para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar/materi muatan anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART) dan hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi.
b.      Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri.

2.      Rapat Pembentukan
a.  Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota (RA) koperasi bersangkutan.
b.    Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri.
c.       Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang berwenang.
d.  Dalam rapat pembentukan dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama.
e.  Anggara dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri : nama dan tempat kedudukan; jenis koperasi; maksud dan tujuan; bidang usaha; ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.
f.  Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam Berita Acara rapat pendirian koperasi atau notulen rapat pendirian koperasi.
g.  Berita acara rapat pembentukan koperasi atau notulen rapat pembentukan koperasi ditandatangani oleh pimpinan rapat serta satu orang wakil anggota dan pejabat yang hadir sebagai saksi dalam rapat pembentukan.

D.     Akta Pendirian Koperasi
1.       Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan akta pendirian koperasi melalui bantuan Notaris pembuat Akta Koperasi.
2.       Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan:
a.      Salinan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi bermaterai cukup.
b.      Berita Acara rapat pembentukan koperasi atau notulen rapat pembentukan koperasi.
3.       Surat Kuasa.
4.       Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
5.       Neraca awal koperasi.
6.       Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.
7.       Susunan Pengurus dan Pengawas.
8.       Daftar hadir Rapat Pembentukan.
9.       Daftar pendiri.      

10.    Untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari para pendiri.


Daftar Pustaka
http://dinkopumkmp.jeparakab.go.id/index.php/web/data/2.1

Landasan Hukum Koperasi

LANDASAN HUKUM KOPERASI

   1.      Pengertian Koperasi
Pengertian koperasi secara umum adalah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

    2.      Koperasi Berlandaskan Hukum
Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 adalah (organisasi) ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb) serta hukum dagang dan hukum pajak. Dasar hukum koperasi Indonesia tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 yang didalamnya mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, di tanda tangani oleh presiden RI Soeharto, Presiden RI pada masa itu dan di umumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dan demikian dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 1992 maka UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832, yang sebelumnya dipergunakan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dasar Hukum Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi, yaitu :
a.       UU No. 25 tentang Perkoperasian Koperasi
b.      UU No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpanan Pinjam oleh Koperasi
c.   Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 15/per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peratuaran Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 19/per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

3.      Prinsip – Prinsip Koperasi
Ketentuan – ketentuan pokok koperasi Indonesia yang dimaksud dalam hal ini meliputi landasan atau dasar hukum, asas, tujuan, dan macam – macam koperasi. Semua ketentuan tentang koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang koperasi No. 25 Tahun 1992. Ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut tentang koperasi di Indonesia menurut undang-undang sebagai berikut.
A.     Landasan Koperasi
Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat lengkap, mulai dari landasan idiil, landasan mental, dan landasan operasional. Secara detail landasan koperasi ini dapat dirinci sebagai berikut :
1)      Landasan idiil
Landasan idiil koperasi adalah pancasila. Dimana kelima sila dari pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasai Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat lingkungan, waktu dengan suatu cirri khas adanya unsure ke Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia.
2)      Landasan Struktural
Landasan Struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah Pasal 33,Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya, Menurut Pasal 33, Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Undang-undang Dasar 1045 juga menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3)      Landasan Mental
Landasan Mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu mencerminkan dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri,merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.
4)      Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992
Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.
B.     Asas Koperasi
UU No. 25/1992 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Manusia indonesia memang mengakui kodrat kemanusiaan sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif, dan daya kreasi yang harus dikembangkan secara selaras, serasi dan seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Artinya dengan kesadarannya setiap manusia indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik apabila ia tidak bekerjasama dengan anggota masyarakat lainnya.
C.     Tujuan Koperasi
Pasal 3 UU No. 25/1992, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.


Daftar Pustaka
http://dillahsalasa.blogspot.com/2012/12/dasar-hukum-koperasi-di-indonesia_1.html
Hendar & Kusnadi,Ekonomi Koperasi,Lembaga Penerbit FEUI,2005



Jumat, 03 Mei 2013

Perekonomian Indonesia (Tulisan 3)



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
                                                                                                     
1.Pendahuluan
Ekonomi Indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin menungkat, kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. Dengan pendapatan nasional per tahu indonesia mampu memberikan kemajuan. Ekonomi makro yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan permintaan domestik yang masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan 1-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni dikisara 6,4 persen. Sehingga sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia diproyeksi tumbuh di kisaran 6-6,5 persen. Membaiknya kondisi tersebut akan berlangsung hingga tahun depan, sehingga pertumbuhan ekonomi 2014 diprediksi akan lebih tinggi dari tahun ini dan mencapai angka 6,6%. Sementara, tingkat inflasi rata-rata diprediksi akan berada pada tingkat wajar 5,2% pada 2013 dan 4,7% pada 2014 dengan asumsi tidak terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam dua tahun mendatang.
2.Isi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 diperkirakan masih berada di atas enam persen.  Ekonom Universitas Indonesia I Kadek Dian Sutrisna Artha memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 2013 mencapai 6,5 persen.  Angka ini tidak berbeda jauh dengan proyeksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni 6,2-6,6 persen.  Pertumbuhan tinggi ini didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi fisik yang juga tinggi.
Sementara, di konsumsi pemerintah masih ada ganjalan  pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  konsumsi swasta dan peningkatan investasi. ADB menilai Indonesia mampu mempertahankan. Selain itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 akan mencapai 6,4% didorong oleh kondisi ketahanan ekonominya dan tren konsumsi tersebut makin meningkat menjelang pemilihan umum pada 2014. Investasi swasta maupun pemerintah juga menunjukkan ekspansi sehat, yang ditandai dengan peningkatan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat internasional, penurunan suku bunga, peningkatan alokasi anggaran bagi infrastruktur dan rekor pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan yang relatif stabil tersebut juga disebabkan adanya peningkatan kinerja sektor ekspor pada 2013 yang didorong oleh penguatan pertumbuhan di China dan negara-negara lain. Membaiknya kondisi tersebut akan berlangsung hingga tahun depan, sehingga pertumbuhan ekonomi 2014 diprediksi akan lebih tinggi dari tahun ini dan mencapai angka 6,6%. Sementara, tingkat inflasi rata-rata diprediksi akan berada pada tingkat wajar 5,2% pada 2013 dan 4,7% pada 2014 dengan asumsi tidak terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam dua tahun mendatang. Menurut peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan memang dapat tercapai dengan sektor konsumsi yang tinggi. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi juga bisa terdorong dengan kegiatan keuangan inklusif (financial inclusion) yang khususnya menyasar sektor pertanian yang selama ini kesulitan mengakses perbankan. Keuangan inklusif, kata dia, bertujuan menciptakan kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, dengan membangun sistem keuangan yang mudah diakses masyarakat dengan biaya terjangkau.
3.Penutup
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain dengan pendapatan nasional per tahun. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan 1-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni dikisara 6,4 persen. Sehingga sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia diproyeksi tumbuh di kisaran 6-6,5 persen. Membaiknya kondisi tersebut akan berlangsung hingga tahun depan, sehingga pertumbuhan ekonomi 2014 diprediksi akan lebih tinggi dari tahun ini dan mencapai angka 6,6%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 diperkirakan masih berada di atas enam persen. Ekonom Universitas Indonesia I Kadek Dian Sutrisna Artha memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 2013 mencapai 6,5 persen.  Angka ini tidak berbeda jauh dengan proyeksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni 6,2-6,6 persen. Selain itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 akan mencapai 6,4% didorong oleh kondisi ketahanan ekonominya dan tren konsumsi tersebut makin meningkat menjelang pemilihan umum pada 2014. Pertumbuhan yang relatif stabil tersebut juga disebabkan adanya peningkatan kinerja sektor ekspor pada 2013 yang didorong oleh penguatan pertumbuhan di China dan negara-negara lain.
4.Daftar Pustaka
v swa.co.id › Business Research‎
v www.republika.co.id › Ekonomi › Makro‎
v www.metrotvnews.com/.../2013/.../ESCAP-Ekonomi-Indonesia