Kamis, 17 Oktober 2013

Landasan Hukum Koperasi

LANDASAN HUKUM KOPERASI

   1.      Pengertian Koperasi
Pengertian koperasi secara umum adalah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

    2.      Koperasi Berlandaskan Hukum
Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 adalah (organisasi) ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb) serta hukum dagang dan hukum pajak. Dasar hukum koperasi Indonesia tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 yang didalamnya mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, di tanda tangani oleh presiden RI Soeharto, Presiden RI pada masa itu dan di umumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dan demikian dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 1992 maka UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832, yang sebelumnya dipergunakan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dasar Hukum Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi, yaitu :
a.       UU No. 25 tentang Perkoperasian Koperasi
b.      UU No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpanan Pinjam oleh Koperasi
c.   Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 15/per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peratuaran Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 19/per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

3.      Prinsip – Prinsip Koperasi
Ketentuan – ketentuan pokok koperasi Indonesia yang dimaksud dalam hal ini meliputi landasan atau dasar hukum, asas, tujuan, dan macam – macam koperasi. Semua ketentuan tentang koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang koperasi No. 25 Tahun 1992. Ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut tentang koperasi di Indonesia menurut undang-undang sebagai berikut.
A.     Landasan Koperasi
Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat lengkap, mulai dari landasan idiil, landasan mental, dan landasan operasional. Secara detail landasan koperasi ini dapat dirinci sebagai berikut :
1)      Landasan idiil
Landasan idiil koperasi adalah pancasila. Dimana kelima sila dari pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasai Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat lingkungan, waktu dengan suatu cirri khas adanya unsure ke Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia.
2)      Landasan Struktural
Landasan Struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah Pasal 33,Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya, Menurut Pasal 33, Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Undang-undang Dasar 1045 juga menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3)      Landasan Mental
Landasan Mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu mencerminkan dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri,merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.
4)      Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992
Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.
B.     Asas Koperasi
UU No. 25/1992 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Manusia indonesia memang mengakui kodrat kemanusiaan sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif, dan daya kreasi yang harus dikembangkan secara selaras, serasi dan seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Artinya dengan kesadarannya setiap manusia indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik apabila ia tidak bekerjasama dengan anggota masyarakat lainnya.
C.     Tujuan Koperasi
Pasal 3 UU No. 25/1992, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.


Daftar Pustaka
http://dillahsalasa.blogspot.com/2012/12/dasar-hukum-koperasi-di-indonesia_1.html
Hendar & Kusnadi,Ekonomi Koperasi,Lembaga Penerbit FEUI,2005



1 komentar: