LANDASAN HUKUM KOPERASI
1. Pengertian
Koperasi
Pengertian koperasi secara
umum adalah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk
mensejahterakan anggotanya.
2.
Koperasi Berlandaskan Hukum
Koperasi berbentuk Badan
Hukum menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 adalah (organisasi) ekonomi
rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan
asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus
bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha
(perseorangan, persekutuan, dsb) serta hukum dagang dan hukum pajak. Dasar
hukum koperasi Indonesia tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 yang didalamnya
mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Undang-undang ini
disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, di tanda tangani oleh presiden
RI Soeharto, Presiden RI pada masa itu dan di umumkan pada Lembaran Negara RI
Tahun 1992 Nomor 116. Dan demikian dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 1992 maka
UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Lembaran Negara RI
Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832, yang
sebelumnya dipergunakan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dasar Hukum Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi, yaitu :
a. UU No. 25 tentang Perkoperasian Koperasi
b. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpanan Pinjam
oleh Koperasi
c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 15/per/M.KUKM/XII/2009
tentang Perubahan Atas Peratuaran Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 19/per/M.KUKM/XI/2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
3.
Prinsip – Prinsip Koperasi
Ketentuan
– ketentuan pokok koperasi Indonesia yang dimaksud dalam hal ini meliputi
landasan atau dasar hukum, asas, tujuan, dan macam – macam koperasi. Semua
ketentuan tentang koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang koperasi No.
25 Tahun 1992. Ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut tentang koperasi di
Indonesia menurut undang-undang sebagai berikut.
A. Landasan Koperasi
Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur,
koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya
koperasi Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi di
Indonesia sangat lengkap, mulai dari landasan idiil, landasan mental, dan
landasan operasional. Secara detail landasan koperasi ini dapat dirinci sebagai
berikut :
1) Landasan idiil
Landasan idiil koperasi
adalah pancasila. Dimana kelima sila dari pancasila tersebut harus dijadikan
dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian
bangsa, koperasai Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat
kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat
lingkungan, waktu dengan suatu cirri khas adanya unsure ke Tuhanan Yang Maha
Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling membantu, kekeluargaan
dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh
seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan
dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia.
2) Landasan Struktural
Landasan Struktural koperasi
Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah
Pasal 33,Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya, Menurut Pasal
33, Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama atas asas kekeluargaan. Undang-undang Dasar 1045 juga menempatkan
koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia. Dalam Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan
nasional sebagai pengalaman pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat
sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Landasan Mental
Landasan Mental koperasi Indonesia adalah
setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu mencerminkan dari kehidupan
bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan
landasan untuk bekerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran
berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri,merupakan hal yang mutlak harus
ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran
berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala
peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.
4)
Landasan
operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992
Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan
bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas
kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk
perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sejak tanggal 21 Oktober
1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan
Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan
pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.
B. Asas
Koperasi
UU No. 25/1992
menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Manusia indonesia memang
mengakui kodrat kemanusiaan sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi,
inisiatif, dan daya kreasi yang harus dikembangkan secara selaras, serasi dan
seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Artinya dengan kesadarannya setiap
manusia indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik
apabila ia tidak bekerjasama dengan anggota masyarakat lainnya.
C. Tujuan
Koperasi
Pasal 3 UU No.
25/1992, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan
UUD 1945.
Daftar Pustaka
http://dillahsalasa.blogspot.com/2012/12/dasar-hukum-koperasi-di-indonesia_1.html
Hendar & Kusnadi,Ekonomi Koperasi,Lembaga Penerbit FEUI,2005
Daftar Pustaka
http://dillahsalasa.blogspot.com/2012/12/dasar-hukum-koperasi-di-indonesia_1.html
Hendar & Kusnadi,Ekonomi Koperasi,Lembaga Penerbit FEUI,2005
terima kasih infonya, sangat bermanfaat.
BalasHapuswww.kiostiket.com