Review
Jurnal
Judul Jurnal : ANALISIS
KRITIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA
Oleh : Amrizal
A.
PENDAHULUAN
Aturan Etika Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika
profesional bagi akuntan yang berpraktik
sebagai akuntan publik di
Indonesia. SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib
dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya.
Kode
Etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu:
1. Prinsip
Etika di mana prinsip ini memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang
mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika
disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.
2. Aturan
Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan
yang bersangkutan.
3. Interprestasi
Aturan Etika, merupakan interprestasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk
oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak
berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika tanpa
dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
Menurut
Machfoedz (1997), seorang akuntan dikatakan profesional apabila memenuhi tiga
syarat, yaitu berkeahlian, ber-pengetahuan dan berkarakter. Karakter
me-nunjukkan kepribadianseorang profesional, yang diantaranya diwujudkan dalam
sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat
menentukan posisinya di masyarakat pemakai jasa profesionalnya.
Adams, et al dalam Ludigdo (2007)
menyatakan, ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat antara
lain:
1.
Kode etik merupakan suatu cara untuk
memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat ber-laku secara
etis.
2.
Kontrol etis diperlukan karena sistem
legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk
mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya.
3.
Perusahaan memerlukan kode etik untuk
menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan
salah satu penandanya.
Terjadinya
kasus-kasus penyimpangan kode etik tersebut menunjukkan bahwa menegakkan kode
etik akuntan publik tidaklah mudah. Arens dan Loebbecke (2000) menyatakan,
persoalannya terletak pada dilema etis adalah situasi yang dihadapi seseorang
sehingga keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat.Tujuan penelitian ini
yaitu menganalisis bentuk–bentuk pelanggran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik dan mengkaji dampak pelanggaran kode etik tersebut dan ketiga aspek
pelanggran dan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pelangaran.
B.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang
dilakukan yaitu studi literatur. Data dikumpulkan dari beberapa sumber yang
mengangkat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP, seperti
majalah, koran, jurnal, dan sumber sekunder lainnya. Selain itu, data juga
dikumpulkan dari kementerian Keuangan RI dan lembaga profesi seperti Ikatan
Akuntan Indonesia.
Teknik
analisis menggunakan kerangka “analisis kritis”. Yang dimaksud dengan
analitis-kritis adalah metode dengan mengkaji fenomena yang terjadi disertai
dengan argumentasi teoritik.
C.
HASIL dan PEMBAHASAN
Dari tahun 2004 sampai
dengan 2009, terdapat 52 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
akuntan publik. Berikut ini adalah data yang dikutip dari Agoes (2012) terkait
dengan pelanggaran tersebut.
Kasus Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik
|
|
|
|
Jumlah
Kasus Pelanggran
|
|
|
|
Aspen
yang Dilanggar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
2004
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
2008
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karakteristik personal Akuntan
|
|
-
|
|
-
|
-
|
2
|
|
1
|
2
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengalaman Audit
|
1
|
-
|
-
|
2
|
2
|
1
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Independensi AkuntanPublik
|
|
1
|
|
1
|
1
|
1
|
|
1
|
2
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerapan etika
akuntan
|
|
2
|
|
1
|
-
|
1
|
|
5
|
3
|
12
|
|
Publik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kualitas audit
|
|
2
|
|
1
|
2
|
5
|
|
8
|
4
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah
|
6
|
3
|
3
|
11
|
17
|
12
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secara umum, berikut ini beberapa pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan atau KAP.
1. AP
Biasa Sitepu
Temuan : Kredit macet Rp 52 Miliar, atas
nama perusahaan Raden Motor nasabah bank BRI.
Analisis : Akuntan Publik Sitepu
berdasarkan hasil temuan melakukan kesalahan yaitu
tidak memberikan informasi penting berkaitan dengan kondisi perusahaan, sehingga pihak
BRI selalu pemakai laporan keuangan
salah dalam melakukan analisis kredit.
2.
AP
Drs. Petrus Mitra Winata dan Rekan
Temuan : Melakukan audit umum atas
laporan keuangan PT Muzatek Jaya dari tahun 2001 sampai 2004.
Analisis : Dalam rangka menjaga
independensi auditor maka seorang Akuntan Publik hanya diperbolehkan melakukan audit
umum terhadap kliennya maksimal
tiga tahun berturut-turut, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 17/pmk.01/2008 tentangJasa Akuntan Publik.
3. AP
dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno
Temuan : Melakukan audit umum atas
laporan keuangan PT. Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan
secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.
Analisis : Pelanggaran oleh Akuntan
Publik Djoko Sutardjo, sama halnya dengan (AP) Drs. Petrus Mitra Winata.
4.
Akuntan
Publik Justinus Aditya Sidharta
Temuan : Melakukan pelanggaran terhadap
SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasi,dimana dalam standar teknis setiap anggota harus melaksanakan
jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar
profesional.
Analisis : Pelanggran terhadap standar
teknis mencerminkan jeleknya kualitas akuntan publik, baik dari aspek
kompetensi maupun aspek moralitas.
5.
Siddharta
Siddharta & Harsono
Temuan : Menyogok aparat pajak di
Indonesia sebesar US$ 75 ribu.
Analisis : Tindakan yang dilakukan sangat
merugikan organisasi profesi, namun sayangnya karena perusahaan yang
terlibat adalah perusahaan besar di Amerika Serikat (Baker Hughes Inc)
akhirnya kasusnya diselasaikan diluar pengadilan.
6.
Hans
Tuanakotta dan Mustofa (HTM)
Temuan : Kesalahan penyajian yang
berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga
persediaan digelembungkan.
Analisis : Kegagalan KAP Hans Tuanakotta
dan Mustofa (HTM) dalam menemukan kesalahan atau kecurangan
merupakan salah satu risiko audit.
Namun demikian, KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) bukan
KAP pemula, perlu penelusuran lebih dalam adanya kemungkinan KAP bekerja
tidak profesional.
D. KESIMPULAN
Mencermati beberapa pelanggran yang
dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP, kita patut prihatin mengingat bidang
pekerjaan profesional sangat mengutamakan keper-cayaan, public trust and
public interest harus merupakan suatu yang sakral bagi praktisi akuntan
Publik. Oleh sebab itu sistem yang sudah dibangun harus dilaksanakan agar
profesi akuntan publik mendapatkan tempat yang terhormat bagi klien, dunia
usaha, pemerintah dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap profesi
akuntan publik.
By : Santy Anggraeni (26212830)
4EB18
Jurnal
Liquidity
Vol. 3, No. 1,
Januari-Juni 2014, hlm. 36-43
ANALISIS KRITIS PELANGGARAN KODE
ETIK PROFESI
AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA
Amrizal
STIE Ahmad Dahlan Jakarta
Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu
Jakarta Selatan
Email: amrizalkotoo@yahoo.co.id
Abstract
Public accountant
is a profession that a tremendous respect for moral values and ethics, the
public accounting profession in order to earn a respectable place in the public
it is necessary to build public trust and public interest. Conflict of interest
occurs when the practitioners of public accounting as a profession and a public
accounting firm as a service company should provide quality services to its
clients. It is a challenge to test idealism, morals and ethics of the
accountant. Violation of professional standards of public accountant is a
reflection of moral and ethical practitioners of public accountants. Several
violations such as: audit deadline, the collusion between the accountant with a
client, do not keep integrity and competency. Violating the independence,
morally or in fact. The impact of code violations committed public accountant
including losses to investors or other stakeholders who utilize public
accountant audit results. Disappear or diminished public confidence in the
public accounting profession, the accounting profession will ultimately harm
themselves. Public accountant office conducting violations against the public
accounting profession, the trend is likely to increase, this is caused by the growing
public access to public accounting profession itself, as long as the public
accountant to be behind the Great Wall of that can not be reached by the public
or the media.
Kata Kunci: Manipulasi,
Independen, Integritas
PENDAHULUAN akuntan yang
berpraktik sebagai akuntan
publik di Indonesia.
Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada
masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, termasuk
jasa akuntan.Kepercayaan masyarakat ter-hadap kualitas akuntan publik akan
menjadi lebih baik, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi
terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota
profesinya. Aturan Etika Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan
oleh Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi
SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran
mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Kode Etik
Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu: pertama Prinsip
Etika di mana prinsip ini memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang
mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika
disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Kedua Aturan
Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan
yang bersangkutan. Ketiga
Interprestasi Aturan Etika, merupakan interprestasi yang dikeluarkan oleh badan
yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan
pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan
Etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
Menurut Machfoedz
(1997), seorang akuntan dikatakan profesional apabila me-menuhi tiga syarat,
yaitu berkeahlian, ber-pengetahuan dan berkarakter. Karakter me-nunjukkan
kepribadianseorang profesional, yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan
tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan
posisinya di masyarakat pemakai jasa profesionalnya.
Adams, et al
dalam Ludigdo (2007) menyatakan, ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu
untuk dibuat antara lain:
1. Kode
etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga
individu-individu dapat ber-laku secara etis.
2. Kontrol
etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan
perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan
bisnisnya.
3. Perusahaan
memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi,
dimana kode etik merupakan salah satu penandanya.
Tabel 1. Daftar
Pelanggaran Kode Etik Profesi
Akuntan
|
Kasus
|
Detail Kasus
|
|
|
|
|
KAP Arthur
Andersen dan
|
1. Manipulasi
laporan
|
|
Enron (2001)
|
keuangan dengan tidak
|
|
|
melaporkan jumlah hutang
|
|
|
perusahaan.
|
|
|
2. Penghancuran dokumen
|
|
|
atas kebangkrutan Enron,
|
|
|
yang sebelumnya
|
|
|
dinyatakan bahwa
|
|
|
perusahaan mendapatkan
|
|
|
laba bersih sebesar $US 393
|
|
|
juta, padahal pada periode
|
|
|
tersebut perusahaan
|
|
|
mengalami kerugian
|
|
|
sebesar $US 644 juta.
|
|
|
KAP Arthur Andersen juga
|
|
|
melakukan manipulasi atas
|
|
|
sembilan dari sepuluh
|
|
|
perusahaan (bank) yang
|
|
|
diaudit sepanjang 1995-
|
|
|
1997.
|
|
|
|
|
Sembilan KAP
(2001)
|
Kasus ini
mencuat karena
|
|
|
Indonesia Corruption Watch
|
|
|
(ICW) meminta polisi
|
|
|
mengusut Sembilan KAP.
|
|
|
Hasil investigasi ICW
|
|
|
menemukan, semibilan KAP
|
|
|
tidak melakukan
|
|
|
pemeriksaan sesuai dengan
|
|
|
standar audit. Hasil audit
|
|
|
tersebut ternyata tidak sesuai
|
|
|
dengan kenyataannya
|
|
|
sehingga akibatnya mayoritas
|
|
|
bank – bank yang diaudit
|
|
|
tersebut termasuk di antara
|
|
|
bank – bank yang dibekukan
|
|
|
kegiatan usahanya oleh
|
|
|
pemerintah sekitar tahun
|
|
|
1999.
|
|
|
|
|
PT. Kereta Api
Indonesia
|
Manipulasi
laporan keuangan
|
|
(KAI) (2005)
|
di mana seharusnya
|
|
|
perusahaan merugi namun
|
|
|
dilaporkan memperoleh
|
|
|
keuntungan. Terdapat
|
|
|
sejumlah pos yang
|
|
|
seharusnya dinyatakan
|
|
|
sebagai beban, tetapi malah
|
|
|
dinyatakan sebagai aset
|
|
|
perusahaan.
|
|
|
|
|
Perusahaan
Raden Motor
|
Manipulasi
laporan keuangan
|
|
dan BRI Cab. Jambi (2010)
|
Raden Motor dalam rangka
|
|
|
memperoleh kucuran kredit
|
|
|
dari BRI Cab. Jambi
|
|
|
|
|
Gayus Tambunan
(2010)
|
Mafia pajak
(penggelapan
|
|
|
pajak).
|
|
|
|
|
Bank Mutiara
terhadap
|
Pelanggaran
kode etik dalam
|
|
nasabah (2012)
|
akuntansi karena terdapat
|
|
|
hak-hak dari nasabah yang
|
|
|
tidak terpenuhi.
|
|
|
|
Tabel di atas adalah
daftar sejumlah kasus manipulasi laporan keuangan yang melanggar kode etik
profesi akuntan selama 15 tahun terakhir yang dikompilasi dari berbagai
sumber.Membaca uraian itu, terjadi pelanggaran etika profesi dan secara
bersamaan telah melanggar etika bisnis. Ada lima prinsip etika bisnis menurut
Keraf (1998), diantaranya adalah: prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip
tidak berbuat jahat dan berbuat baik,
Analisis
Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia (Amrizal)
|
37
|
prinsip
keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri.
Prinsip otonomiadalah
sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak ber-dasarkan kesadarannya
sendiri. Bertindak secara otonom mengandaikan adanya ke-bebasan mengambil
keputusan dan bertindak menurut keputusan itu. Otonomi juga mengandaikan adanya
tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, tanggung jawab seseorang meliputi tanggung
jawab terhadap dirinya sendiri, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, dan
masyarakat.
Prinsip kejujuranmeliputi
pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa
yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling
problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan.
Prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat
baik mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal
berbuat baik atau menguntungkan orang lain, dan apabila hal itu tidak bisa
dilakukan, kita minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau
mitra bisnis.
Prinsip keadilan menuntut
agar kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang di mana prestasi
dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya. Sementara prinsip hormat
pada diri sendiri mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang
sebagaimana kita ingin diperlakukan dan tidak akan memper-lakukan orang lain
sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan.
Dengan demikian, pelanggaran terhadap kode etik
profesi oleh KAP akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakatterhadap
profesi akuntan publik. Padahal hasil audit dari Akuntan publik merupakan
referensi yang sangat berharga bagi para para pemangku kepentingan (stakeholder)
dalam mengambil keputusan ekonomi. UU. No. 5/2011 tentang Akuntan Publik
menyatakan bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan
ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran
penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta
meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.
Terjadinya kasus-kasus
penyimpangan kode etik tersebut menunjukkan bahwa menegakkan kode etik akuntan
publik tidaklah mudah. Arens dan Loebbecke (2000) menyatakan, persoalannya
terletak pada dilema etis adalah situasi yang dihadapi seseorang sehingga keputusan
mengenai perilaku yang layak harus dibuat.
Profesi akuntan publik
sering dihadapkan pada dilema etis dari setiap jasa yang ditawarkan. Situasi
konflik dapat terjadi ketika seorang akuntan publik harus membuat profesional judgement
dengan mempertimbang-kan sudut pandang moral. Situasi konflik atau dilema etis
merupakan tantangan bagi profesi akuntan publik. Untuk itu mutlak diperlukan
kesadaran etis yang tinggi, yang menunjang sikap dan perilaku etis akuntan
publik dalam menghadapi situasi konflik tersebut. Terdapat banyak faktor (baik
faktor eksternal maupun internal) yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis
Akuntan Publik.
Di samping masalah
mikro-individual itu, profesi akuntan juga dihadapkan pada masalah paradigma
audit yang antara lain:
1.
Setiap negara masih mempunyai prinsip
dan standar akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda
dengan negara lainnya.
2.
Profesi akutansi di dunia belum
sepenuh-nya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi.
Dengan demikian,
perbedaan sistem dan prinsip akutansi serta audit sangat menyulitkan
perusahaan-perusahaan multinational. Pe-rusahaan yang telah beroperasi
melampaui batas-batas wilayah negaranya untuk menyusun laporan keuangan
gabungan atau
38 Jurnal
Liquidity: Vol.
3, No. 1, Januari-Juni 2014: 36-43
keuangan konsolidasi sebagai satu
kesatuan entitas. Jika suatu entitas perusahaan ingin go public di
suatu negara, maka setiap pengatur (regulator) di negara tersebut
mengharuskan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan
prinsip akutansi yang berlaku di negara pengatur tersebut.
Sejumlah penelitian
telah dilakukan dalam mengkaji profesi akuntan dengan berbagai masalahnya,
terutama di Indonesia. Berikut ini adalah hasil penelitian tersebut.
Tabel 2. Hasil Studi Sebelumnya
Penelitian
Judul
Penelitian Hasil
Penelitian
(tahun)
|
Maryani
|
Survei atas
|
Ada Sembilan faktor yang
|
|
dan Unti
|
Faktor-faktor
|
mempengaruhi sikap dan perilaku
|
|
Ludigdo
|
yang
|
akuntan publik, yaitu:
religiusitas,
|
|
(2001)
|
mempengaruhi
|
pendidikan,organisasional,emotional
|
|
|
sikap dan
|
quotient, lingkungan
keluarga,
|
|
|
Perilaku Etis
|
pengalaman hidup, imbalan yang
|
|
|
Akuntan.
|
diterima, hukum,posisi atau
|
|
|
|
kedudukan.
|
|
|
|
|
|
Widagdo,
|
Analisis
|
Ada 6 atribut
yang berpengaruh
|
|
Lesmana,
|
Pengaruh
|
terhadap terhadap kualitas audit
|
|
dan
|
Atribut-atribut
|
yaitu: pengalaman melakukan
|
|
Irwandi
|
Kualitas Audit
|
audit, memahami industri klien,
|
|
(2002)
|
Terhadap
|
responsif terhadap pengguna
|
|
|
Kepuasan Klien
|
laporan audit, taat pada standar
|
|
|
(Studi Empiris
|
audiing, komitmen terhadap
|
|
|
Empiris Pada
|
kualitas audit, dan keterlibatan
|
|
|
Peusahaan yang
|
komite audit.
|
|
|
Terdaftar di
|
|
|
|
Bursa Efek
|
|
|
|
Jakarta.
|
|
|
|
|
|
|
Sekar
|
Analisis
|
Faktor-faktor
yang mempengaruhi
|
|
Mayangsari
|
Pengauh
|
intergritas laporan Keuangan:
(1)
|
|
(2003)
|
Independensi
|
spesialisasi auditor; (2)
|
|
|
Kualitas Audit,
|
independensi; (3) mekanisme
|
|
|
serta mekanisme
|
corporate
governance.
|
|
|
Corporate
|
|
|
|
Governance
|
|
|
|
Terhadap
|
|
|
|
integritas
|
|
|
|
Laporan
|
|
|
|
Keuangan
|
|
|
|
|
|
|
Sukrisno
|
Penerapan
|
Memperoleh
bukti: (1) penerapan
|
|
Agoes
|
Standar
|
auditing berhubungan positif
|
|
(2003)
|
Auditing,
|
dengan penerapan standar
|
|
|
Penerapan
|
pengendalian mutu;(2) penerapan
|
|
|
Standar,
|
standar auditing dan penerapan
|
|
|
Pengendalian
|
pengendalian mutu bepengaruh
|
|
|
Mutu dan
|
terhadap kualitas jasa
|
|
|
Kualitas Jasa
|
audit;(3)kualitas jasa audit
|
|
|
Audit
|
mempunyai pengaruh secara
|
|
|
terhadapTingkat
|
langsung yang tidak signifikan
|
|
|
Kepercayaan
|
terhadap tingkat kepercayaan
|
|
|
Pengguna
|
pengguna laporan akuntan publik,
|
|
|
Laporan
|
dan (4)penerapan standar
|
|
|
Akuntan Publik
|
pengendalian mutu, dan kualitas
|
|
|
(Survei pada
|
jasa audit secara keseluruhan
|
|
|
KAP Anggota
|
berpengaruh terhadap tingkat
|
|
|
FAPM di
|
kepercayaan pengguna laporan
|
|
|
Indonesia)
|
akuntan publik.
|
|
|
|
|

Ida Suraida
|
Pengaruh
|
Etika,
|
Memperoleh bukti: (1) etika,
|
(2005)
|
Kompetensi,
|
kompetensi, pengalaman audit dan
|
|
pengalaman
|
risiko berpengaruh terhadap
|
|
Risiko
|
|
Audit
|
skeptisme professional baik
secara
|
|
dan skeptisme
|
parsial maupun secara
|
|
Profesional
|
simultan;(2)pengaruh skeptisme
|
|
Auditor
|
|
|
professional auditor tehadap
|
|
terhadap
|
|
ketepatan pemberian opini
akuntan
|
|
Ketepatan
|
|
public masih kurang dari lima
|
|
Pemberian
|
puluh persen;dan (3)etika,
|
|
Opini
|
Akuntan
|
kompetensi, pengalaman audit,
|
|
Publik
|
(Survei
|
risiko audit dan skeptisisme
|
|
Terhadap
|
para
|
professional auditor berpengaruh
|
|
auntan publik di
|
positif terhadap ketepatan
|
|
Indonesia)
|
pemberian opini akuntan publik
|
|
|
|
|
baik secara parsial maupun
|
|
|
|
|
simultan.
|
|
|
|
|
Yulius Jogi
|
Aktivitas
|
|
Ada lima
fenomena terkait dengan
|
Christiawan
|
Pengendalian
|
aktivitas pengendalian mutu KAP:
|
(2005)
|
Mutu Jasa Audit
|
(1)KAP sulit menerapkan suatu
|
|
Laporan
|
|
standar independensi in fact;
|
|
Keuangan
|
|
(2)KAP menggunakan aturan
|
|
Historis
|
|
(Studi
|
dalam menetapkan standar
|
|
Kasus
|
|
pada
|
independensi in appearance;
(3)KAP
|
|
beberapa Kantor
|
menggunakan prinsip-prinsip
|
|
Akuntan
|
Publik
|
dalam menjamin adanya kompeten
|
|
di Surabaya).
|
pendidikan personel; (4)
|
|
|
|
|
menggunakan perencanaan,
|
|
|
|
|
supervise dan evaluasi kinerja
|
|
|
|
|
untuk dipenuhinya kompetensi
|
|
|
|
|
pengalaman personel;dan (5)KAP
|
|
|
|
|
memberikan sanksi tegas terhadap
|
|
|
|
|
pelanggaran independensi dan
|
|
|
|
|
kompetensi.
|
|
|
|
|
M. Nizarul
|
Pengaruh
|
|
Memperoleh
bukti: (1)kompetensi
|
Alim,
|
Kompetensi dan
|
berpengaruh signifikan terhadap
|
Hapsari,
|
independensi
|
kualitas audit; (2)Interaksi
antara
|
dan
|
terhadap
|
|
kompetensi dengan etika auditor
|
Purwanti
|
Kualitas
|
Audit
|
tidak berpengaruh signifikan
|
(2007)
|
dengan
|
|
Etika
|
terhadap kualitas
|
|
Auditor
|
sebagai
|
audit;(3)indepensi berpengaruh
|
|
Variabel
|
|
signifikan terhadap kualitas
audit;
|
|
Moderasi
|
|
dan (4) interaksi antara
|
|
|
|
|
independensi dan etika auditor
|
berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit.
Sumber: Amilin (2010), dalam Agoes
(2012)
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini pertama
menganalisis bentuk–bentuk pelanggran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik. Kedua mengkaji dampak pelanggaran kode etik tersebut dan ketiga
aspek pelanggran dan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan
pelangaran.
Analisis
Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia (Amrizal) 39
METODE
Metode penelitian yang
dilakukan yaitu studi literatur. Data dikumpulkan dari beberapa sumber yang
mengangkat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP, seperti
majalah, koran, jurnal, dan sumber sekunder lainnya. Selain itu, data juga
dikumpulkan dari kementerian Keuangan RI dan lembaga profesi seperti Ikatan
Akuntan Indonesia.
Teknik analisis
menggunakan kerangka “analisis kritis”. Yang dimaksud dengan analitis-kritis
adalah metode dengan mengkaji fenomena yang terjadi disertai dengan argumentasi
teoritik. Dalam kerangka itu, pendekatan penulisan artikel ini menggunakan
pendekatan keterpaduan (integrality). Pen-dekatan keterpaduan menekankan
pada pentingnya keterkaitan (linkages) teoritik dengan fakta dan
fenomena sebagai basis analisis. Pendekatan keterpaduan ini juga merupakan
sudut pandang (perspektif) penulis atas persoalan inti yang dibahas dalam
artikel ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari tahun 2004 sampai
dengan 2009, terdapat 52 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
akuntan publik. Berikut ini adalah data yang dikutip dari Agoes (2012) terkait
dengan pelanggaran tersebut.
Tabel 3. Kasus Pelanggaran Kode Etik
Akuntan Publik
|
|
|
|
Jumlah
Kasus Pelanggran
|
|
|
|
Aspen
yang Dilanggar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
2004
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
2008
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karakteristik personal Akuntan
|
|
-
|
|
-
|
-
|
2
|
|
1
|
2
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengalaman Audit
|
1
|
-
|
-
|
2
|
2
|
1
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Independensi AkuntanPublik
|
|
1
|
|
1
|
1
|
1
|
|
1
|
2
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerapan etika
akuntan
|
|
2
|
|
1
|
-
|
1
|
|
5
|
3
|
12
|
|
Publik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kualitas audit
|
|
2
|
|
1
|
2
|
5
|
|
8
|
4
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah
|
6
|
3
|
3
|
11
|
17
|
12
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber: Agoes
(2012)
Secara spesifik, berikut ini beberapa pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan atau KAP.
1.
AP
Biasa Sitepu
Hasil Temuan: ada empat kegiatan data
laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik,
sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan
korupsinya. Kredit macet Rp 52 Miliar, atas nama perusahaan Raden Motor nasabah
bank BRI.
Analisis: akuntan Publik dapat dikatakan
tidak bersalah, sepanjang sudah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan
klien sesuai dengan standar minimal yang disyaratkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia melalui standar professional akuntan publik, Akuntan Publik Sitepu
berdasarkan hasil temuan melakukan kesalahan yaitu tidak memberikan informasi
penting berkaitan dengan kondisi perusahaan, sehingga pihak BRI selalu pemakai
laporan keuangan salah dalam melakukan analisis kredit.
2.
AP
Drs. Petrus Mitra Winata dan Rekan
Hasil temuan: melakukan pelanggaran
terhadap SPAP. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan
Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 dan pelanggaran
atas pembatasan penugasan audit umum, melakukan audit umum atas laporan
keuangan PT Muzatek Jaya dari tahun 2001 sampai 2004.
Analisis: dalam rangka menjaga
independensi auditor maka seorang Akuntan Publik hanya diperbolehkan melakukan
audit umum terhadap kliennya maksimal tiga tahun berturut-turut, hal ini
ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/pmk.01/2008 tentangJasa
Akuntan Publik. Pembatasan masa pemberian jasa pasal 3 (1) dinyatakan:
“pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
40 Jurnal
Liquidity: Vol.
3, No. 1, Januari-Juni 2014: 36-43
dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6
(enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama
untuk
3
(tiga) tahun buku berturut-turut
3.
AP dari Kantor Akuntan Publik Hertanto,
Djoko, Ikah & Sutrisno
Hasil temuan: pelanggaran atas
pembatasan penugasan audit dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan
PT. Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut
sejak tahun buku 2002 hingga 2005.
Analisis: pelanggaran oleh Akuntan
Publik Djoko Sutardjo, sama halnya dengan (AP) Drs. Petrus Mitra Winata.
4.
Akuntan
Publik Justinus Aditya Sidharta
Hasil temuan: melakukan pelanggaran
terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasi,dimana dalam standar teknis setiap anggota harus melaksanakan jasa
profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan,sesuai
dengan keahliannya dan dengan berhati-hati.
Analisis: pelanggran terhadap standar
teknis merupakan cerminan bahwa Akuntan Publik belum menjalankan tugas sebagai
seorang yang profesional. Hal ini juga mencerminkan jeleknya kualitas akuntan publik,
baik dari aspek kompetensi maupun aspek moralitas.
5.
Siddharta
Siddharta & Harsono
Hasil temuan: menyogok aparat pajak di
Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk
biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT. Easman Christensen,
anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi
sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US$ 3,2
juta menjadi hanya US$ 270 ribu.
Analisis: pelanggran yang dilakukan oleh
Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Harsono sudah termasuk pelanggran
berat disamping melakukan tindakan pidana
menyogok petugas pajak juga melanggar kode etik profesi, tindakan yang
dilakukan sangat merugikan organisasi profesi, namun sayangnya karena
perusahaan yang terlibat adalah perusahaan besar di Amerika Serikat (Baker
Hughes Inc) akhirnya kasusnya diselasaikan diluar pengadilan.
6.
Hans
Tuanakotta dan Mustofa (HTM)
Hasil temuan: kesalahan penyajian yang
berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga
persediaan digelembungkan. PT. Kimia Farma menerbitkan dua buah daftar harga
persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar
harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar
penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember
2001.Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan
dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan.Pencatatan ganda tersebut
dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak
berhasil dideteksi.
Analisis: kegagalan KAP Hans Tuanakotta
dan Mustofa (HTM) dalam menemukan kesalahan atau kecurangan merupakan salah
satu risiko audit. Resiko audit dapat dikelompokan atas tiga yaitu risiko
inheren, risiko deteksi dan risiko pengendalian. Namun demikian kita perlu
berfikir lebih kritis, KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) bukan KAP pemula,
perlu penelusuran lebih dalam adanya kemungkinan KAP bekerja tidak profesional.
Mencermati beberapa pelanggran yang dilakukan oleh
Akuntan Publik dan KAP, kita patut prihatin mengingat bidang pekerjaan
profesional sangat mengutamakan keper-cayaan, public trust and public
interest harus merupakan suatu yang sakral bagi praktisi akuntan Publik.
Oleh sebab itu sistem yang sudah dibangun harus dilaksanakan agar
Analisis
Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia (Amrizal)
|
41
|
profesi
akuntan publik mendapatkan tempat yang terhormat bagi klien, dunia usaha,
pemerintah dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap profesi akuntan
publik.
Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, yang
selanjutnya disingkat PPAJP adalah unit di Kementerian Keuangan yang salah satu
tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Akuntan. Sanksi dapat
diberikan kepada Kantor Akuntan Pablik (KAP) berupa sanksi administrasi dan
sanksi pidana. Pertama, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada UU. No.
5/2011 ayat (1) dapat berupa: a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban
tertentu; b. peringatan tertulis; c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu
jenis entitas tertentu;d. pembatasan pemberian jasa tertentu;e. pembekuan
izin;f. pencabutan izin; dan/atau g. denda.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat tiga huruf g
dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif
lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif dan besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kedua Pidana
UU. No. 5/2011 Pasal 55 tentang Akuntan Publik yang: a. melakukan manipulasi,
membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan
jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau
b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau meng-hilangkan
data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang
berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka
pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah). Peraturan Pemerintah No. 84/2012 tentang Komite
Profesi Akuntan Publik menyatakan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pembinaan, pember-dayaan,
dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik dalam rangka untuk melindungi
masyarakat, UU. No. 5/2011 tentang Akuntan Publik mengamanatkan pembentukan
Komite Profesi Akuntan Publik yang bersifat independen.
Komite ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan
praktisi Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri
sebagai pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Keberadaan Komite akan
mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik
dan profesi Akuntan Publik. Komite bertugas memberikan pertimbangan terhadap
hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik serta berfungsi sebagai
lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan/atau sanksi administratif yang
ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP. Pertimbangan yang
diberikan oleh Komite mencakup pertimbangan terhadap:
1.
Kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan
pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
2.
Penyusunan standar akuntansi dan SPAP;
dan
3.
Hal lain yang diperlukan berkaitan
dengan profesi Akuntan Publik.
KESIMPULAN
Dari uraian diatas maka dapat kita simpulas beberapa
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik akuntna publik dan pelanggran
yang dilakukan oleh Akuntan publik atau KAP.
1.
Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik diantaranya: pelanggran batas waktu audit, sesuai dengan
undang-undang akuntan maksimal 3 tahun berturut-turut bagi akuntan publik dan
enam tahun berturut-turut bagi KAP, adanya kolusi antarakuntan dengan klien,
tidak menjaga integritas dan kompetensi
42 Jurnal
Liquidity: Vol.
3, No. 1, Januari-Juni 2014: 36-43
2.
Dampak pelanggaran kode yang dilakukan
Akuntan publik diantaranya kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit
akuntan publik, hilang atau berkurang kepercayaan masyarakat terhadap profesi
akuntan publik, pada akhirnya akan merugikan profesi akuntan itu sendiri.
3.
Pelanggaran yang dilakukan oleh KAP
cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya akses masyarakat
terhadap profesi akuntan publik itu sendiri, selama ini akuntan publik berada
dibalik tembok raksasa yang tak dapat dijangkau oleh masyarakat atau media.
DAFTAR PUSTAKA
Agoes S., 2012, Auditing
Pentunjuk praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Salemba
Empat, Jakarta.
Arens A.A, dan
Loebbecke J.K., 2000,Auditing Suatu Pendekatan Terpadu,Jilid 1.
(Terj), Erlangga, Jakarta.
Keraf. A., S., 1998,Etika
Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya, Penerbit Kanisius., Yogyakarta.
Ludigdo, U., 2007,Paradoks Etika Akuntan,Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Machfoedz, M., 1997, Strategi Pendidikan Akuntansi dalam Era Globalisasi. Jurnal Perspektif FE-UNS. Edisi
Juli-September.
Mulyadi, 2002,Auditing,
Edisi 6,Salemba Empat, Jakarta.
Analisis
Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia (Amrizal) 43