Minggu, 23 Maret 2014

Hukum Perdata

Hukum Perdata

1.   Pengertian Hukum Perdata
        Hukum Perdata adalah hukum atauketentuan yang mengatur hak-hak, kewajiban, dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguna sebagai arti dari bugerlijkrecht pada masa jepang. Hukum Perdata biasa menangani kasus-kasus yang bersifat privat atau pribadi seperti hukum keluarga, hukum perkatan, hukum benda, hukum waris, dan hukum harta kekayaan, dimana tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara individu tersebut. therefor, the civil law is also called private law.
       There is some definition of civil law by authorities, such as :
       1. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.
            "Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan         perseorangan yang lainnya."

       2. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan
            "Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang        satu dengan perseorangan yang lainnya."

       3. Prof. R. Soebekti, S.H.
            "Hukum Perdata adalah semua hak yan meliputi hukum privat materill yang mengatur                     kepentingan perseorangan."

                Hukum Perdata memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Force calld because if event of suatu proses acara perdata dipengadilan maka ketentuan tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaatioleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi pihak yang berperkara). While arrange called, karena semua tindakan dan perbuatan diatur didalam hukum, termasuk mengenai sanksi-sanksinya, dan dijadikan sebagai alat untuk menundukkan masyarakat.
             Tujuan hukum perdata adalah memberikan perlindugan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib, atau dengan kata lain tujuan hukum perdata adlah untuk mencapai suasana yang teertib dimana seseorang mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

2.   Kitab Undang-undang Hukum Perdata
            Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staasblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesia atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. Beberapa ktentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan undang-undang. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1846 melalui Staasblaad No. 23 dan berlaku januari 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan pasal 2 aturan peralihan Undan-undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-undang baru berdasarkan Undang-undang Dasar ini. Bw Hindia Belanda merupakan induk perdata Indonesia.
               Hukum perdata yang berlaku di Indonesia beranekaragam, that means hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum, dimana setiap penduduk itu tunduk pada hukumnya sendiri, ada yang tunduk dengan hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata barat. Adapun penyebab adanya pluralism hukum di Indonesia ini adalah :
       1. Politik Hindia Belanda
       2. Belum adanya ketentuan hukum perdata yang berlaku secara nasional.
      
     Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perata meteril dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil berkaitan muatan atau materi yang diatur dalam hukum perdata itu sendiri, sedankan hukum perdata formil adalah hukum yang berkaitan dengan proses perdata atau segala ketentuan yang mengatur mengenai bagaiana pelaksanaan penegakan hukum perdata itu sendiri, seperti melakukan gugatan di pengadilan. Hukum perdata formil juga dikenal dengan sebutan hukum acar perdata. Beside formal civil law also has function that is untuk mempertahankan hak dan kepentingan seseorang.
       Undang-undang yang mempengaruhi berlakunya hukum perdata :
       1. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
       2. Undang-undang Perkawinan (No.1 tahun 1974)
       3. SEME No.3 / 1963

3.  Kesimpulan
     Civil law is the law handle casus per individual/individuals. Hukum perdata menangani masalah-masalah hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Tujuan hukum perdata adalah untuk menyelesaikankonflik antar individu berdasarkan hukum yang berjalan yang bertujuan pada satu titik aitu perdamaian. Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perdata materil dan hukumm perdata formil. Hukum perdata materil berkaitan dengan muatan atau materi yang diatur dalam hukum perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil adalah hukum yang berkaitan dengan proses perdata atau segala ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum perdata itu sendiri.

    
Referensi :


    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar