Rabu, 30 September 2015

Review Jurnal

Review Jurnal
Judul Jurnal    : ANALISIS KRITIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI                                       AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA
Oleh                : Amrizal



A. PENDAHULUAN
            Aturan Etika Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh  Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan  yang  berpraktik  sebagai  akuntan publik di Indonesia. SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya.
Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu:
1.      Prinsip Etika di mana prinsip ini memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.
2.      Aturan Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan.
3.      Interprestasi Aturan Etika, merupakan interprestasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
Menurut Machfoedz (1997), seorang akuntan dikatakan profesional apabila memenuhi tiga syarat, yaitu berkeahlian, ber-pengetahuan dan berkarakter. Karakter me-nunjukkan kepribadianseorang profesional, yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan posisinya di masyarakat pemakai jasa profesionalnya.
Adams, et al dalam Ludigdo (2007) menyatakan, ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat antara lain:
1.      Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat ber-laku secara etis.
2.      Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya.
3.      Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya.
            Terjadinya kasus-kasus penyimpangan kode etik tersebut menunjukkan bahwa menegakkan kode etik akuntan publik tidaklah mudah. Arens dan Loebbecke (2000) menyatakan, persoalannya terletak pada dilema etis adalah situasi yang dihadapi seseorang sehingga keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat.
Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bentuk–bentuk pelanggran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan mengkaji dampak pelanggaran kode etik tersebut dan ketiga aspek pelanggran dan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pelangaran.

B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi literatur. Data dikumpulkan dari beberapa sumber yang mengangkat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP, seperti majalah, koran, jurnal, dan sumber sekunder lainnya. Selain itu, data juga dikumpulkan dari kementerian Keuangan RI dan lembaga profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia.
            Teknik analisis menggunakan kerangka “analisis kritis”. Yang dimaksud dengan analitis-kritis adalah metode dengan mengkaji fenomena yang terjadi disertai dengan argumentasi teoritik.

C. HASIL dan PEMBAHASAN
Dari tahun 2004 sampai dengan 2009, terdapat 52 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan publik. Berikut ini adalah data yang dikutip dari Agoes (2012) terkait dengan pelanggaran tersebut.
                                       Kasus Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik




Jumlah Kasus Pelanggran



Aspen yang Dilanggar









Total


2004

2005
2006
2007

2008
2009



















Karakteristik personal Akuntan

-

-
-
2

1
2
5













Pengalaman Audit
1
-
-
2
2
1
6













Independensi AkuntanPublik

1

1
1
1

1
2
7













Penerapan etika akuntan

2

1
-
1

5
3
12

Publik











Kualitas audit

2

1
2
5

8
4
22













Jumlah
6
3
3
11
17
12
52














Secara umum, berikut ini beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan atau KAP.
1.      AP Biasa Sitepu
Temuan : Kredit macet Rp 52 Miliar, atas nama perusahaan Raden Motor nasabah bank BRI.
Analisis : Akuntan Publik Sitepu berdasarkan hasil temuan melakukan kesalahan yaitu tidak memberikan informasi penting berkaitan dengan kondisi perusahaan, sehingga pihak BRI selalu pemakai laporan keuangan salah dalam melakukan analisis kredit.
2.      AP Drs. Petrus Mitra Winata dan Rekan
            Temuan : Melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya dari                                   tahun 2001 sampai 2004.
            Analisis : Dalam rangka menjaga independensi auditor maka seorang Akuntan                               Publik hanya diperbolehkan melakukan audit umum terhadap kliennya maksimal tiga tahun berturut-turut, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/pmk.01/2008 tentangJasa Akuntan Publik.
3.      AP dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno
Temuan : Melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.     
             Analisis : Pelanggaran oleh Akuntan Publik Djoko Sutardjo, sama halnya dengan                          (AP) Drs. Petrus Mitra Winata.
4.      Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta
Temuan : Melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi,dimana dalam standar teknis setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional.
            Analisis : Pelanggran terhadap standar teknis mencerminkan jeleknya kualitas                                     akuntan publik, baik dari aspek kompetensi maupun aspek moralitas.
5.      Siddharta Siddharta & Harsono
Temuan : Menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu.
            Analisis : Tindakan yang dilakukan sangat merugikan organisasi profesi, namun                                  sayangnya karena perusahaan yang terlibat adalah perusahaan besar di Amerika Serikat (Baker Hughes Inc) akhirnya kasusnya diselasaikan diluar pengadilan.
6.      Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM)
Temuan : Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan.
            Analisis : Kegagalan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) dalam                                              menemukan kesalahan atau kecurangan merupakan salah satu risiko audit. Namun demikian, KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) bukan KAP pemula, perlu penelusuran lebih dalam adanya             kemungkinan KAP bekerja tidak profesional.

D. KESIMPULAN
            Mencermati beberapa pelanggran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP, kita patut prihatin mengingat bidang pekerjaan profesional sangat mengutamakan keper-cayaan, public trust and public interest harus merupakan suatu yang sakral bagi praktisi akuntan Publik. Oleh sebab itu sistem yang sudah dibangun harus dilaksanakan agar profesi akuntan publik mendapatkan tempat yang terhormat bagi klien, dunia usaha, pemerintah dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap profesi akuntan publik.



By : Santy Anggraeni (26212830)
4EB18


Tidak ada komentar:

Posting Komentar