Review
Jurnal
Judul Jurnal : ANALISIS
KRITIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA
Oleh : Amrizal
A.
PENDAHULUAN
Aturan Etika Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika
profesional bagi akuntan yang berpraktik
sebagai akuntan publik di
Indonesia. SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib
dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya.
Kode
Etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu:
1. Prinsip
Etika di mana prinsip ini memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang
mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika
disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.
2. Aturan
Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan
yang bersangkutan.
3. Interprestasi
Aturan Etika, merupakan interprestasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk
oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak
berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika tanpa
dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
Menurut
Machfoedz (1997), seorang akuntan dikatakan profesional apabila memenuhi tiga
syarat, yaitu berkeahlian, ber-pengetahuan dan berkarakter. Karakter
me-nunjukkan kepribadianseorang profesional, yang diantaranya diwujudkan dalam
sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat
menentukan posisinya di masyarakat pemakai jasa profesionalnya.
Adams, et al dalam Ludigdo (2007)
menyatakan, ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat antara
lain:
1.
Kode etik merupakan suatu cara untuk
memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat ber-laku secara
etis.
2.
Kontrol etis diperlukan karena sistem
legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk
mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya.
3.
Perusahaan memerlukan kode etik untuk
menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan
salah satu penandanya.
Terjadinya
kasus-kasus penyimpangan kode etik tersebut menunjukkan bahwa menegakkan kode
etik akuntan publik tidaklah mudah. Arens dan Loebbecke (2000) menyatakan,
persoalannya terletak pada dilema etis adalah situasi yang dihadapi seseorang
sehingga keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat.
Tujuan penelitian ini
yaitu menganalisis bentuk–bentuk pelanggran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik dan mengkaji dampak pelanggaran kode etik tersebut dan ketiga aspek
pelanggran dan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pelangaran.
B.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang
dilakukan yaitu studi literatur. Data dikumpulkan dari beberapa sumber yang
mengangkat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP, seperti
majalah, koran, jurnal, dan sumber sekunder lainnya. Selain itu, data juga
dikumpulkan dari kementerian Keuangan RI dan lembaga profesi seperti Ikatan
Akuntan Indonesia.
Teknik
analisis menggunakan kerangka “analisis kritis”. Yang dimaksud dengan
analitis-kritis adalah metode dengan mengkaji fenomena yang terjadi disertai
dengan argumentasi teoritik.
C.
HASIL dan PEMBAHASAN
Dari tahun 2004 sampai
dengan 2009, terdapat 52 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
akuntan publik. Berikut ini adalah data yang dikutip dari Agoes (2012) terkait
dengan pelanggaran tersebut.
Kasus Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik
Jumlah
Kasus Pelanggran
|
|||||||||||
Aspen
yang Dilanggar
|
Total
|
||||||||||
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
||||||
Karakteristik personal Akuntan
|
-
|
-
|
-
|
2
|
1
|
2
|
5
|
||||
Pengalaman Audit
|
1
|
-
|
-
|
2
|
2
|
1
|
6
|
||||
Independensi AkuntanPublik
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
7
|
||||
Penerapan etika
akuntan
|
2
|
1
|
-
|
1
|
5
|
3
|
12
|
||||
Publik
|
|||||||||||
Kualitas audit
|
2
|
1
|
2
|
5
|
8
|
4
|
22
|
||||
Jumlah
|
6
|
3
|
3
|
11
|
17
|
12
|
52
|
||||
Secara umum, berikut ini beberapa pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan atau KAP.
1. AP
Biasa Sitepu
Temuan : Kredit macet Rp 52 Miliar, atas
nama perusahaan Raden Motor nasabah bank BRI.
Analisis : Akuntan Publik Sitepu
berdasarkan hasil temuan melakukan kesalahan yaitu
tidak memberikan informasi penting berkaitan dengan kondisi perusahaan, sehingga pihak
BRI selalu pemakai laporan keuangan
salah dalam melakukan analisis kredit.
2.
AP
Drs. Petrus Mitra Winata dan Rekan
Temuan : Melakukan audit umum atas
laporan keuangan PT Muzatek Jaya dari tahun 2001 sampai 2004.
Analisis : Dalam rangka menjaga
independensi auditor maka seorang Akuntan Publik hanya diperbolehkan melakukan audit
umum terhadap kliennya maksimal
tiga tahun berturut-turut, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 17/pmk.01/2008 tentangJasa Akuntan Publik.
3. AP
dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno
Temuan : Melakukan audit umum atas
laporan keuangan PT. Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan
secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.
Analisis : Pelanggaran oleh Akuntan
Publik Djoko Sutardjo, sama halnya dengan (AP) Drs. Petrus Mitra Winata.
4.
Akuntan
Publik Justinus Aditya Sidharta
Temuan : Melakukan pelanggaran terhadap
SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasi,dimana dalam standar teknis setiap anggota harus melaksanakan
jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar
profesional.
Analisis : Pelanggran terhadap standar
teknis mencerminkan jeleknya kualitas akuntan publik, baik dari aspek
kompetensi maupun aspek moralitas.
5.
Siddharta
Siddharta & Harsono
Temuan : Menyogok aparat pajak di
Indonesia sebesar US$ 75 ribu.
Analisis : Tindakan yang dilakukan sangat
merugikan organisasi profesi, namun sayangnya karena perusahaan yang
terlibat adalah perusahaan besar di Amerika Serikat (Baker Hughes Inc)
akhirnya kasusnya diselasaikan diluar pengadilan.
6.
Hans
Tuanakotta dan Mustofa (HTM)
Temuan : Kesalahan penyajian yang
berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga
persediaan digelembungkan.
Analisis : Kegagalan KAP Hans Tuanakotta
dan Mustofa (HTM) dalam menemukan kesalahan atau kecurangan
merupakan salah satu risiko audit.
Namun demikian, KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) bukan
KAP pemula, perlu penelusuran lebih dalam adanya kemungkinan KAP bekerja
tidak profesional.
D. KESIMPULAN
Mencermati beberapa pelanggran yang
dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP, kita patut prihatin mengingat bidang
pekerjaan profesional sangat mengutamakan keper-cayaan, public trust and
public interest harus merupakan suatu yang sakral bagi praktisi akuntan
Publik. Oleh sebab itu sistem yang sudah dibangun harus dilaksanakan agar
profesi akuntan publik mendapatkan tempat yang terhormat bagi klien, dunia
usaha, pemerintah dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap profesi
akuntan publik.
By : Santy Anggraeni (26212830)
4EB18
Tidak ada komentar:
Posting Komentar