CARA
MENDIRIKAN KOPERASI
Dalam
mendirikan koperasi pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah dan
kebijaksanaan yang strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh
dan berkebang secara wajar dan proposional. Prosedur atau tata cara mendirikan
koperasi di kalangan masyarakat dan sekaligus pengesahan akta pendirian
koperasi yaitu dengan sebagai berikut :
A. Dasar
Hukum
Suatu
koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan
koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :
104.1/kep/M.Kukm/X/2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
2.
Peraturan
Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3. Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia
No.01/per/M.Kukm/i/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan. Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
4. Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 19/kep/M/III/2000
tentang Pedoman Kelembangan dan Usaha Koperasi
5. Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 123/kep/M-KUKM/X/2004
tentang penyelenggaraan tugas pembantu dalam rangka pengesahan akta pendirian,
perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi pada provinsi, kabupaten/kota
6. Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 124/kep/M-KUKM/X/2004 tentang penugasan
pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan
anggaran dasar dan pembubaran koperasi Tingkat Nasional
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang
Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.
B.
Pembentukan
Koperasi
Sekelompok orang/masyarakat yang
akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai, dan prinsio-prinsip
koperasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan koperasi adalah :
1. Koperasi primer
dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai
kegiatan dan kepentingan
ekonomi yang sama.
2.
Koperasi
sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum Koperasi.
3. Pendiri
koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
4. Pendiri
koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari
masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder.
5.
Usaha yang akan
dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efesien
dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
6. Modal sendiri
harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh
koperasi.
7. Memiliki tenaga terampil dan mampu
untuk mengelola koperasi.
C.
Langkah-langkah
Dalam Pembentukan Koperasi
1.
Rapat
Persiapan
a. Sebelum diadakan rapat pembentukan koperasi,
para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang
berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan
rancangan anggaran dasar/materi muatan anggaran dasar (AD), anggaran rumah
tangga (ART) dan hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi.
b. Dalam rapat
persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi oleh pejabat dari
instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri.
2.
Rapat
Pembentukan
a. Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri
oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan
koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang diwakili
oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota (RA)
koperasi bersangkutan.
b. Rapat pembentukan koperasi dipimpin
oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri.
c. Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat
yang berwenang.
d. Dalam rapat pembentukan dibahas antara
lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan
nama pengurus dan pengawas yang pertama.
e. Anggara dasar memuat sekurang-kurangnya
daftar nama pendiri : nama dan tempat kedudukan; jenis koperasi; maksud dan
tujuan; bidang usaha; ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas,
pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha,
pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.
f. Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi
wajib dituangkan dalam Berita Acara rapat pendirian koperasi atau notulen rapat
pendirian koperasi.
g. Berita acara rapat pembentukan koperasi
atau notulen rapat pembentukan koperasi ditandatangani oleh pimpinan rapat
serta satu orang wakil anggota dan pejabat yang hadir sebagai saksi dalam rapat
pembentukan.
D.
Akta
Pendirian Koperasi
1. Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat
mempersiapkan akta pendirian koperasi melalui bantuan Notaris pembuat Akta
Koperasi.
2. Permintaan pengesahan tersebut diajukan
dengan melampirkan:
a. Salinan akta pendirian koperasi yang
dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi bermaterai cukup.
b. Berita Acara rapat pembentukan koperasi
atau notulen rapat pembentukan koperasi.
3. Surat Kuasa.
4. Surat bukti tersedianya modal yang
jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang
wajib dilunasi oleh para pendiri.
5. Neraca awal koperasi.
6. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal
tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.
7. Susunan Pengurus dan Pengawas.
8. Daftar hadir Rapat Pembentukan.
9. Daftar pendiri.
10. Untuk koperasi primer melampirkan foto
copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari para pendiri.
Daftar Pustaka
http://dinkopumkmp.jeparakab.go.id/index.php/web/data/2.1
Daftar Pustaka
http://dinkopumkmp.jeparakab.go.id/index.php/web/data/2.1
Terima ksaih atas postingnya mengenai perkoperasian....... salam kenal and persahabatan........
BalasHapusIni website saya www.bambangrustamaji.com
BalasHapus